Demi RI Bisa Jadi Anggota OECD, Kementerian PANRB Perkuat Diplomasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini saat dipanggil oleh Preside Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung proses aksesi bergabungnya Indonesia dengan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).

Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan delegasi menghadiri undangan Sekretariat OECD untuk mengikuti rangkaian kegiatan OECD di Milan, Italia, pada 21-23 Oktober 2023.

OECD adalah organisasi intergovernmental atau antarpemerintah negara-negara di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy pada tanggal 21-22 Oktober 2024, 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders) yang diadakan secara _back to back_ pada 22-23 Oktober 2024, serta 70th session of the Public Governance Committee (PGC) pada 23 Oktober 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik di dalam Komite OECD Public Governance Committee (PGC) dan menjadi focal point penyiapan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola publik.

Sementara Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian, dengan anggota Delegasi RI Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dini Magfirra, Analis Kebijakan serta Pengolah Data dan Informasi Kementerian PANRB.

"Hal ini dimaksudkan agar semakin sesuai dengan standar OECD sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD," kata Cahyono dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Ilustrasi OECD. Foto: Gil C/Shutterstock

Kementerian PANRB juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan memulai upaya penyusunan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (accession road map) bagi Indonesia, termasuk penyusunan Initial Memorandum (IM), pelaksanaan reviu-reviu teknis (technical reviews), dan prosedur yang ditetapkan oleh OECD di bidang tata kelola publik.

Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum OECD dipandang penting agar dapat mengikuti secara seksama dan berkesinambungan terkait perkembangan pembahasan OECD di bidang Tata Kelola Publik dalam PGC OECD dalam rangka mendukung persiapan dan percepatan proses aksesi Indonesia dalam OECD dengan target menjadi anggota OECD pada tahun 2027.

Partisipasi Aktif Delegasi RI di Milan

Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy merupakan forum untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, ditengah menurunnya kepercayaan dan meningkatnya polarisasi.

Terkait dengan penyusunan IM yang tengah disusun Kementerian PANRB untuk proses aksesi, kegiatan ini memiliki hubungan erat dengan instrumen legal terbaru OECD No. 0503 Human Centered Public Administrative Service.

Sementara itu, dalam kegiatan 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders), Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan intervene dalam sesi 5, The Impact of the e-Leaders.

Pada kesempatan tersebut, Cahyono Tri Birowo menyebutkan bahwa Indonesia menyambut baik peta jalan untuk Proses Aksesi OECD Indonesia yang diadopsi oleh Dewan OECD pada Maret 2024. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Nasional untuk Percepatan Proses Aksesi Indonesia ke OECD.

Ilustrasi OECD. Foto: 360b/Shutterstock

“Terdapat prinsip-prinsip inti aksesi untuk Komite OECD yang dianggap sangat penting dan relevan dengan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dalam transformasi digital, yaitu pertama, pendekatan menyeluruh dari seluruh pemerintah untuk efektivitas sektor publik yang lebih besar,” jelasnya.

Pendekatan kedua, lanjut Cahyono, memanfaatkan penggunaan TIK, teknologi digital, data, data terbuka, dan inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Ketiga, memastikan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap AI berbasis data dan sistem AI yang terpercaya.

Kementerian PANRB juga mendapatkan undangan mengikuti 70th session of the Public Governance Committee (PGC). Kegiatan ini mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota OECD untuk membahas isu-isu mendesak dalam tata kelola publik dan reformasi administrasi.

Sesi penting ini berfokus pada peningkatan ketahanan sektor publik, mendorong tata kelola yang inklusif, memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, serta pelibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan.

Diplomasi untuk Aksesi

Di sela-sela kegiatan forum, Andi Rahadian mengatakan Delegasi RI secara aktif melakukan beberapa pertemuan untuk mencari dukungan bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD.

“Untuk memperkuat diplomasi dan arahan bagaimana memposisikan Indonesia di dalam PGC, sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Andi.

Delegasi RI telah melakukan pertemuan dengan First Assistant Commissioner, Workforce Reform and Diversity Australian Public Service Commission Jo Talbot yang memberikan dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia. Melalui dukungan tersebut, Delegasi RI berhasil melakukan pertemuan dengan beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Swedia, Belanda, dan Italia.

"Perwakilan negara-negara tersebut memberikan sambutan baik atas prosesi aksesi Indonesia, dan berharap agar Indonesia konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi OECD," jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan OECD di Milan, delegasi juga bertemu dengan perwakilan PGC yaitu Janos Bertok, Deputy Director of Public Governance Comittee, juga Head of Division on Digital, Innovative and Open Government OECD, Carlos Santiso dan Tim OECD Digital Government SEA Region, Arturo Rivera.

Pada kedua kesempatan ini, Delegasi RI menyampaikan berbagai perkembangan Indonesia terkait reformasi birokrasi, e-government, juga inovasi pelayanan publik. Ke depannya diharapkan baik PGC dan OECD bisa memberikan dukungan dalam penguatan upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Selain kegiatan di Milan, Delegasi RI juga akan memenuhi undangan OPSI OECD untuk melakukan pertemuan dengan Marco Daglio, Head of OECD Observatory of Public Sector Innovation di Paris, Prancis untuk melakukan pembahasan tentang pemenuhan legal instrument OECD No. 0450, Declaration on Public Sector Innovation.