Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya
Demi Sawit, Pemerintah Berkomitmen Perkuat Sertifikasi ISPO
ADVERTISEMENT
Pemerintah melanjutkan agenda penguatan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO ). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan penguatan ISPO tersebut penting untuk meyakinkan bahwa industri kelapa sawit dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.
ADVERTISEMENT
“Sertifikasi ini dibangun sebagai sebuah sistem yang dapat meningkatkan keberlanjutan praktik bisnis minyak kelapa sawit,” ungkap Musdalifah saat 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Bali International Convention Center, Jumat (2/11).
Selain tujuan tersebut, menurut Musdhalifah, sertifikat ISPO juga membuktikan kontribusi Indonesia dalam pengembangan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, peningkatkan tingkat penerimaan dan daya saing baik di pasar domestik maupun internasional.
Musdhalifah menjelaskan, ada beberapa perbedaan antara ISPO yang diperkuat nanti dengan ISPO yang berlaku saat ini. Yaitu adanya keterlibatan non govermental organization (NGO) dan auditor independen dalam menciptakan transparansi operasional.
ISPO nanti juga akan memiliki prinsip-prinsip, kriteria dan indikator yang lebih rinci sebagai sebuah standar pemenuhan penilaian. Selain itu juga terdapat reformasi organisasi dan prosedur sertifikasi yang melibatkan NGO sebagai pengawas independen.
ADVERTISEMENT
“Yang ISPO ini nanti akan diatur dalam Peraturan Presiden. Sistem yang dapat menunjukkan keberlanjutan manajemen dari masyarakat ke industri juga terus ditingkatkan,” ujarnya.
Terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs), ada 4 aspek dan 8 prinsip atau kriteria yang lebih ditekankan pada penguatan ISPO dan berhubungan dengan SDGs. Keempat aspek tersebut adalah aspek legal, ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup.
Sedangkan kedelapan kriteria yang diukur adalah legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan dan pemanfaatan hutan dan lahan gambut, manajemen dan pengawasan lingkungan hidup, pertanggungjawaban terhadap buruh, tanggung jawab sosial dan memberdayakan perekonomian komunitas, peningkatan keberlanjutan bisnis, serta pelacakan rantai pasokan.
“Semua prinsip tersebut berkontribusi kepada pemenuhan target SDGs,” tutupnya.
ADVERTISEMENT