Deputi Otorita IKN Jawab Tudingan Mundurnya Bambang-Dhony karena Investasi Minim

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono (kiri) berjalan bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (kanan) usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/3/2022). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari kursi Kepala dan Wakil Otorita IKN. Masih belum jelas alasan mereka mundur.

Beberapa spekulasi mencuat, mulai masalah lahan sampai realisasi investasi yang dirasa masih sangat kecil.

"Mohon maaf sebaiknya untuk alasan mundur Pak Kepala dan Waka OIKN dapat langsung ditanyakan ke beliau berdua agar lebih solid infonya," kata Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi kepada kumparan, Selasa (4/6).

Sejatinya, Dhony sudah buka suara soal kemunduran dirinya. Sayangnya dia hanya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf, tanpa menjelaskan alasan kenapa dirinya mundur.

Saat dikonfirmasi penyelesaian masalah lahan dan realisasi investasi di IKN, Ali Berawi mengatakan hal itu datanya ada di setiap kedeputian OIKN. Dirinya tak bisa menjabarkan setiap detailnya. Namun yang pasti, untuk sektornya di tranformasi hijau dan digital, Ali memastikan tidak ada isu berarti. "Sesuai dengan rencana dan target," sambungnya.

Terbaru, sky taxi atau taksi terbang yang akan diuji coba di IKN telah tiba di Balikpapan sejak Kamis (9/5). Taksi terbang berjenis Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV) merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC).

Sesuai dengan target jadwal PoC atau Proof-of-Concept, kegiatan perakitan dan inspeksi akan dimulai pada awal Juni dan dilanjutkan uji coba terbang pada Juli 2024 menjelang perhelatan 17 Agustus di IKN.

Masih di kedeputian Ali Berawi ini, pihaknya telah melakukan proof of concept sistem transportasi kecerdasan buatan dengan perusahaan asal Kazakhstan. Ali sebelumnya mengatakan untuk penerapan semua teknologi baru di IKN ini benar-benar akan terlihat realisasinya apabila infrastruktur di IKN sudah jadi.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyinggung realisasi investasi yang minim menjadi alasan Bambang dan Dhony mundur.

Suryadi mencatat, sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini.

"Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah," kata dia.

Suryadi juga menilai, gagalnya pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

"Sekali lagi kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," kata Suryadi.