kumparan
19 Desember 2019 8:01

Deretan Kritik Faisal Basri ke Jokowi soal Omnibus Law

Faisal Basri
Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Program yang dikritisi oleh Faisal salah satunya adalah omnibus law yang saat ini sedang digodok pemerintah dengan DPR.
ADVERTISEMENT
Omnibus Law adalah Undang-Undang yang punya daya jangkau luas, sehingga dapat merevisi banyak Undang-Undang sekaligus peraturan-peraturan di bawahnya.
Omnibus law digagas pemerintah dengan upaya bisa menyederhanakan berbagai regulasi yang ada. Menurut Faisal, omnibus law masih harus diperjelas.
Pertanyakan Tujuan Omnibus Law
Faisal Basri ikut menyoroti Omnibus Law yang dibahas pemerintah. Ia mempertanyakan mengenai tujuan dibuatnya Omnibus Law.
“Saya ingin bertanya dulu ke kita semua sebetulnya (Omnibus Law) tujuan akhirnya apa?” kata Faisal saat diskusi mengenai Sapu Jagad Omnibus Law di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (18/12).
Faisal merasa belum ada penjelasan tujuan akhir dari Omnibus Law. Ia mengharapkan pembahasan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan akhir yang ditetapkan.
Kalau tujuan akhirnya namanya cipta lapangan kerja, kata Faisal, concern-nya adalah pengangguran. Sementara angka pengangguran sudah turun terus di sekitar lima persen.
ADVERTISEMENT
“Jadi bukan cipta lapangan kerja untuk kurangi pengangguran,” ujar Faisal.
Kemudian apabila tujuan akhirnya untuk investasi, Faisal mengatakan, saat ini investasi di Indonesia tidak jelek-jelek amat pertumbuhannya. Sehingga ia masih bertanya-tanya kalau tujuan akhir Omnibus Law adalah untuk investasi. Apalagi, kata Faisal, persepsi perusahan luar negeri untuk investasi di Indonesia juga cukup baik.
Meski mengakui investasi relatif baik, Faisal mengatakan, hasilnya masih sedikit. Hal itu bisa dilihat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Namun, ia tetap mengapresiasi kondisi pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil di tengah permasalahan ekonomi global.
Untuk itu, ia masih menunggu apa yang jadi target utama Omnibus Law. Ia berharap Omnibus Law tidak dibuat hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
ADVERTISEMENT
“Saya cuma titip pesan ke pemerintah jangan sampai Omnibus Law ini kesannya untuk memenuhi seluruh permintaan dunia usaha terkait at the cost of tenaga kerja, bisa jatuh Pak Jokowi kalau caranya begini,” ujar Faisal.
Ekonom Senior, Faisal Basri
Ekonom Senior, Faisal Basri saat ditemui di Tjikini Lima, Selasa (15/10). Foto: Abdul Latif/kumparan
Anggap Omnibus Law Berbahaya karena Tak Libatkan Buruh
Langkah pemerintah menyederhanakan segala peraturan melalui Omnibus Law dinilai berbahaya karena tidak melibatkan buruh.
Faisal Basri menilai kebijakan pemerintah tersebut dikhawatirkan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja.
"Sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya. Tidak ada kepentingan buruh yang terwakili di dalam proses pembuatan ini," kata Faisal Basri.
Selain itu, Faisal menilai, proses yang dilakukan pemerintah juga tidak melibatkan kepentingan dari pemerintah daerah. Ia menyayangkan pembahasan Omnibus Law digelar tertutup.
ADVERTISEMENT
Faisal tidak menampik bakal banyak investor yang masuk dengan adanya Omnibus Law. Terutama urusan tambang dan perkebunan karena kondisinya memang mendukung dan ditambah jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.
Namun, dia meminta pemerintah tak hanya mengutamakan investor. Menurut dia, masih ada yang harus diperhatikan yaitu buruh dan Pemda. Apalagi, pendapatan yang dimiliki Pemda dari pajak tidak begitu besar.
"Nah Omnibus Law ini akan keren kalau PPN 10 persen itu 2 persen dikasih ke daerah. Dua persen dikasih ke daerah itu jauh lebih besar dari pajak-pajak yang dipreteli oleh daerah. Tapi enggak ada, pikiran pun enggak ada (ngasih ke daerah)," katanya.
Faisal Basri menilai, pemerintah selama ini selalu percaya diri dengan berbagai terobosan yang dilakukan. Sebab, didukung mayoritas partai-partai pendukung pemerintah di DPR.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan