Destry Paparkan Visi dan Misi saat Fit and Proper Test Calon Gubernur BI di DPR
PerbesarDestry Damayanti mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8).
Destry mengatakan arah kebijakan yang disiapkannya merupakan kelanjutan dari pemahaman dan pengalaman selama menjalankan amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.
Ia menyoroti perubahan lingkungan strategis yang ditandai dengan fragmentasi geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta perkembangan digitalisasi dan berbagai risikonya. Menurutnya, di tengah kondisi tersebut, fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan.
Destry menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan, sementara inflasi Juli 2026 berada di level 2,88 persen, masih dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Meski demikian, ia menilai Indonesia tidak boleh cepat berpuas diri. Sejumlah area masih perlu diperkuat, antara lain pertumbuhan kredit, optimalisasi undisbursed loan, serta pembiayaan bagi sektor UMKM.
“Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup,” ujarnya.
Jika mendapat amanah sebagai Gubernur BI, Destry membawa visi menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons tantangan, kredibel dalam menjaga stabilitas, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Visi tersebut ditopang tiga misi. Pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui konsep sinergi merah putih.
Destry juga memaparkan lima inisiatif strategis, yakni penguatan bauran kebijakan BI, kebijakan lalu lintas devisa, penguatan inklusi dan keuangan berkelanjutan, tata kelola kelembagaan dengan inovasi, serta sinergi merah putih.
Pada sisi kebijakan moneter, Destry menekankan pentingnya menjaga stabilitas rupiah sembari tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi nilai tukar akan diperkuat melalui intervensi yang lebih terukur, sementara operasi moneter akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif.
Di sektor makroprudensial, berbagai instrumen akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Sementara kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan secara aman, efisien, dan inklusif.
Destry juga menegaskan digitalisasi tidak boleh menghilangkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai.
“Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T,” kata Destry.
Selain itu, BI akan memperkuat peran 46 kantor perwakilan dalam negeri sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi kerakyatan.
Dalam pemaparannya, Destry juga menempatkan sinergi sebagai elemen penting dalam menjalankan seluruh kebijakan BI. Menurut dia, keberhasilan bank sentral tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri melainkan oleh kemampuan membangun sinergi merah putih bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Destry.
Ia menutup pemaparannya dengan menekankan prinsip 3I dan 1S, yakni kebijakan yang impactful, inklusif, dan integrasi, yang diwujudkan melalui sinergi.
“Dan buat kami, sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang menyatukan kekuatan, saling melengkapi, dan melangkah seirama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat diraih kalau kita bekerja sendirian,” tutur Destry.