Dewan Energi: Indonesia Bisa Capai Net Zero Emission Tanpa PLTN

Ilustrasi Nuklir. Foto: Shutter Stock

Upaya transisi energi dari fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT) menimbulkan perdebatan apakah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) diperlukan atau tidak di Indonesia. Mengingat, risiko yang bisa ditimbulkan baik sebelum maupun sesudah operasi pembangkit ini sangat besar.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mewacanakan pembangunan PLTN pertama pada 2045 demi mewujudkan komitmen net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Kapasitasnya direncanakan mencapai 35 GW alias 35.000 MW pada 2060.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, menuturkan pemerintah memang telah mencanangkan PLTN sebagai opsi terakhir karena beberapa alasan, tercantum dalam PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan EBT.

"Indonesia punya EBT melebihi keperluan hingga tahun 2050 bahkan cukup hingga 2100, di masa depan biaya listrik nuklir akan tetap lebih tinggi daripada oil and gas, hydro, atau geothermal. Solar dan angin dengan storage juga bisa lebih murah daripada nuklir power," ujarnya saat webinar IESR, Jumat (11/3).

Herman mengatakan alasan lain yaitu investasi yang dibutuhkan membangun PLTN sangat tinggi. Dia berpendapat, Indonesia lebih memilih investasi awal yang murah seperti gas alam, dibandingkan nuklir yang mahal.

"Dengan nuklir power, Indonesia akan bergantung dengan negara lain, baik dari teknologi awal pembangunan, kemudian saat operasi, dan juga terhadap pelet nuklirnya yang harus impor, Indonesia tidak mungkin melakukan nuclear enrichment dan waste treatment-nya," tuturnya.

Ilustrasi Nuklir. Foto: Shutter Stock

Tidak hanya itu, risiko juga datang dari sisi keamanan, di mana Indonesia sangat rentan dari bencana alam dan risiko kecelakaan ini akan sangat membebani perekonomian karena PDB Indonesia masih terbilang rendah.

"Jepang pun ketika kecelakaan PLTN Fukushima berat, tapi mereka punya resources dan GDP tinggi, Indonesia akan sangat berat. Kalau mau punya nuklir power, GDP harus punya USD 10 ribu per kapita," kata Herman.

Biaya pembangunan PLTN yang mahal terlihat dari kajian International Energy Agency (IEA) dan Nuclear Energy Agency (NEA). Herman mengutip, investasi PLTN terjadi cost overrun, nilainya rata-rata menjadi USD 6.000-10.000 per kilowatt dengan pembangunan tertunda menjadi 10 tahun.

"Padahal investasi untuk membangun 3.000 MW nuklir power bisa membangun solar PV 30-40 ribu dan menghasilkan energi 50 TWH dengan biaya sama. Kemudian juga bisa bangun 8-10 ribu coal plan modern ultra superkritikal atau 18-24 ribu MW Gas CCPP," papar Herman.

Ilustrasi reaktor nuklir Iran. Foto: AFP/MAJID ASGARIPOUR / MEHR NEWS

Dengan berbagai risiko tersebut, Herman mengatakan Indonesia sebenarnya bisa memenuhi target NZE di tahun 2060 tanpa PLTN dengan beberapa syarat. Pertama, adanya penemuan solusi teknologi yang memungkinkan penetrasi 75 persen variabel renewable energy yang saat ini belum ditemukan.

Kemudian, keberhasilan pengembangan teknologi storage yang murah dan memungkinkan pengembangan renewable energy storage dengan kapasitas harian bahkan mingguan, tidak hanya satu hari.

"Biaya LCOE (Levelized cost of energy) dari surya dan angin dengan storage beberapa hari atau minggu bisa lebih murah dari LCOE nuklir, atau alternatifnya bisa saja kita tanpa nuklir dan storage tidak murah, tapi konsumen bisa menerima pertambahan biaya," tutup Herman.

******

Kuis kumparanBISNIS hadir lagi untuk bagi-bagi saldo digital senilai total Rp 1,5 juta. Kali ini ada kuis tebak wajah, caranya gampang! Ikuti petunjuknya di LINK INI. Penyelenggaraan kuis ini waktunya terbatas, ayo segera bergabung!