Dewan Pengawas Danantara Bisa Bentuk Komite Audit

Kantor Danatara. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memiliki Komite Audit. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kelola BPI Danantara.

Berdasarkan Pasal 9 beleid tersebut di mana Komite Audit berada bersama Komite Etik dan Komite Remunerasi Sumber Daya Manusia. Komite tersebut merupakan komite yang diangkat dan dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

“Tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditetapkan dalam piagam komite yang ditentukan oleh Dewan Pengawas. Tugas dan tanggung jawab komite sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditetapkan dalam piagam komite yang ditentukan oleh Dewan Pengawas,” tulis beleid tersebut dikutip pada Senin (3/3).

Perihal Dewan Pengawas Danantara, posisi ini diisi perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dan Kementerian di bidang investasi sebagai anggota.

“Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,” tulis Pasal 6 Ayat 4 beleid tersebut.

Dewan Pengawas di sini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Danantara.

Berdasarkan persetujuan Presiden, Dewan Pengawas memiliki kewenangan seperti menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan Badan Pelaksana dan melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama.

Selain itu, menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden, remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal Badan kepada Presiden, menyetujui laporan keuangan tahunan Badan dan memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas Danantara juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik yang berlaku bagi Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan pegawai Badan.

Selain Dewan Pengawas, beleid ini juga mengatur mengenai keanggotaan serta Kepala Badan Pelaksana Danantara. Kepala dan anggota Badan Pelaksana Danantara berdasarkan Pasal 13 beleid tersebut diangkat oleh Presiden dari unsur profesional, Presiden juga dapat memberhentikan Kepala Danantara.

“Masa jabatan anggota Badan Pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya,” tulis beleid tersebut.

Selain itu terdapat anggota Badan Pelaksana yang terdiri dari 3 orang atau sesuai dengan kebutuhan. Beleid ini mengatur soal pembagian fungsi antara Kepala dan anggota Badan Pelaksana.

Kepala Badan Pelaksana memiliki bagian fungsi sekretariat, audit, dan sumber daya manusia. Sementara untuk anggota pembagian fungsi dibagi berdasarkan fungsi manajemen risiko, fungsi pengembangan bisnis dan operasional, fungsi investasi dan keuangan serta fungsi lain sesuai kebutuhan.