Di Tengah Pandemi COVID-19, Luhut Ngebet Wisata Danau Toba Dikembangkan

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kiri) dan Menpar Arief Yahya (kanan) di Danau Toba Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Rencana pemerintah mengembangkan desa wisata di Destinasi Super Prioritas Danau Toba akan terus berjalan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ingin agar program tersebut segera dikerjakan.

Pembangunan tempat wisata itu, ia targetkan mulai dikerjakan Juli atau Agustus mendatang.

"Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table, berapa dana yang dihabiskan, Juli kita mulai bekerja, kalau tidak bisa kita mundur sebulan. Kemudian, kita membagi pekerjaan kepada kementerian/lembaga terkait agar terintegrasi, kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita physical distancing,” ujarnya dalam video conference Rakor Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba, Rabu (15/4).

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang pernah dilakukan Luhut sebelumnya. Setidaknya, terdapat 10 desa wisata yang rencananya dikembangkan di DSP Danau Toba, ke 10 Desa tersebut terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (3 Desa), Kabupaten Toba (4 Desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (3 Desa).

Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti saat berkunjung ke Danau Toba di Bukit Singgolom Kabupaten Toba, Kamis (12/3). Foto: ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Dari semua desa tersebut, ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (7 Desa), penyediaan air bersih (5 Desa), pelatihan SDM (3 Desa), dan perbaikan rumah adat (2 Desa).

Pengembangan desa wisata ini digarap oleh 7 kementerian. Kemenparekraf akan menyiapkan master plan Desa Wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola Desa Wisata.

Kemudian, Kemendes PDT akan melakukan pendampingan pengelolaan Dana Desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDES. Lalu, Kementerian PUPR akan melakukan perbaikan akses jalan menuju dan dalam kawasan Desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.

Adapun Kemenhub sebagai pelaksana pembangunan dermaga dan halte pemberhentian Bus Air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan Bus Air. Selain itu, Kemendikbud, Kementerian KLHK, Kemenkominfo dan juga BUMN seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy tercatat juga terlibat dalam proyek tersebut.