Diam-diam, RUU KUP Bakal Disahkan Jadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sri Mulyani dan Komisi XI DPR sepakat RUU KUP akan disahkan jadi UU Harmonisasi Perarturan Perpajakan. Foto: Instagram/@prastowoyustinus

Komisi XI DPR bersama pemerintah ternyata telah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP ke sidang Paripurna, untuk disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hal ini terungkap dari unggahan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun Twitter dan Instagram miliknya pada pagi ini, Kamis (30/9). Dalam unggahan di akun instagramnya, Prastowo mengatakan kesepakatan itu diambil pada Rabu malam kemarin (29/9).

"Semalam Raker Komisi XI menyetujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (sebelumnya RUU KUP) dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU," kata Prastowo.

Namun, tidak ada agenda rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR yang di-share kepada media terkait agenda tersebut. Bagitupun di situs resmi DPR pada Rabu kemarin tidak ada agenda tersebut.

Dalam unggahannya, Prastowo menyebut RUU KUP yang bakal berubah nama menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ini telah melewati proses yang panjang, deliberatif, diskursif, dan dinamis demi reformasi perpajakan dan Indonesia maju adil sejahtera.

Agenda Komisi XI DPR. Foto: DPR

Menurut dia, pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah.

"Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," ucapnya.

Tidak diketahui kapan RUU KUP ini akan disahkan menjadi UU. Sebab, dalam Rapat Paripurna yang akan digelar DPR RI pukul 10:30 hari ini, tidak memuat agenda pengesahan RUU KUP menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Prastowo tidak membalas pesan kumparan mengenai hal ini.

RUU KUP menuai pro kontra selama ini, salah satunya karena akan memasukkan barang sembako yang selama ini masuk barang bebas pajak, akan dikenai pajak.