Dibanding Kertajati, Indonesia Timur Dinilai Lebih Butuh Bengkel Pesawat

Hanggar pesawat GMF Aeroasia. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat akan difungsikan sebagai Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat. Pengamat penerbangan, Arista Atmadjati, menyambut baik rencana tersebut.

Arista menganggap pemerintah atau pengelola bandara tersebut sudah mempunyai skenario, seperti yang pertama dioperasikan tetapi belum ramai karena masalah akses. Sementara pembangunan bengkel menjadi skenario berikutnya.

Arista mengungkapkan luas lokasi Bandara Kertajati juga masih mendukung untuk dibuat MRO pesawat. Apalagi, fasilitas tersebut di Indonesia masih kurang.

“Luas banget, karena itu kan kabupaten kecil, penduduknya sedikit, jadi lahannya masih luas. (Pengembangan) bisa disodok kiri, kanan masih bisa lahannya,” kata Arista saat dihubungi, Rabu (31/3).

Selain itu, Arista merasa pengembangan Bandara Kertajati akan berdampak positif termasuk ke perekonomian. Sebab, ekspor berbagai produk termasuk UMKM akan lebih maksimal, apalagi kalau sudah didukung akses tol atau di Pelabuhan Patimban.

Menurutnya, pabrik Pindad dan PTDI bisa saja berada di dekat Bandara Kertajati sehingga lebih maksimal dalam ekspor. Selain itu, di bandara tersebut bisa juga ke depannya ada fasilitas pendidikan atau sekolah penerbangan.

Meski begitu, terkait pembangunan MRO di Kertajati tentu belum bisa maksimal dalam menampung pesawat dari Indonesia bagian timur. Untuk itu, Arista menyarankan pemerintah juga membangun bengkel pesawat di wilayah tersebut.

“Ya timur juga, di timur MRO juga kurang, kurang banget. Enggak ada malahan. Lebih baik Makassar karena resource-nya komplet atau Manado,” ungkap Arista.

Garuda Maintenance Facility AeroAsia GMF Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Seperti diketahui, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku pengelola Bandara Kertajati menyiapkan kerja sama dengan PT GMF Aero AsiaTbk untuk menyiapkan fasilitas MRO. Hal itu dilakukan setelah ada arahan Presiden Jokowi, terkait maskapai asing yang berminat menjadikan Bandara Kertajati sebagai tempat MRO pesawat mereka.

Sementara itu, Direktur Utama PT BIJB, Salahudin Rafi, mengatakan dengan adanya keputusan pemerintah pusat, maka aksi ini sudah sesuai dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait rencana pengembangan bisnis BIJB untuk membuat layanan MRO.

Rafi memastikan, keputusan Presiden bukan mengambil alih kewenangan BIJB, namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerja sama BIJB dan GMF. Hal itu, menurutnya sebagai bagian dari kerja sama yang sudah diteken Pemprov Jawa Barat dan Garuda Indonesia pada 23 Februari 2021.

“MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan,” ujarnya.

BIJB sendiri sudah memiliki dan menyiapkan lahan seluas 67 hektare di area Bandara Kertajati. Tapi pembangunan tahap I baru disiapkan di atas lahan 30 hektare. Pembangunan MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.

“MRO tidak rumit, man power-nya yang penting. GMF Aero Asia sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO. BIJB menyiapkan lahan sesuai masterplan. Jadi, kami membangun MRO selain melayani pesawat TNI/Polri, juga umum, artinya semua penerbangan sipil dan komersil kita layani di Kertajati,” pungkas Rafi.