Kumparan Logo

Dikritik Rizal Ramli hingga Faisal Basri, Proyek Ibu Kota Baru Dikaji Ditunda

kumparanBISNISverified-green

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Pemerintah memangkas berbagai pengeluaran untuk menghadapi serangan virus corona di Indonesia, termasuk pemotongan anggaran perjalanan dinas. Namun, realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah dianggap belum cukup.

Muncul desakan agar pemerintah menghentikan proyek ibu kota baru. Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli dan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, meminta pemerintah fokus menangani pandemi corona, tak perlu memikirkan pemindahan ibu kota.

Berikut rangkuman dari kumparan, Selasa (6/4):

Rizal Ramli Minta Jokowi Atasi Corona dengan Dana Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi menebar Rp 405,1 triliun sebagai stimulus mengatasi dampak virus corona. Dana yang setara seperenam belanja APBN 2020 itu, akan disalurkan ke berbagai sektor.

Dari pembahasan dalam rapat-rapat yang berlangsung sebelumnya, salah satu sumber pendanaan anggaran stimulus itu, adalah dari recovery bond atau surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Langkah pemerintahan menambah utang menuai kritik dari mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli. Menurut pria berjuluk 'Rajawali Ngepret' itu, Jokowi seharusnya bisa melakukan realokasi anggaran secara radikal.

"Yakni menghentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur. Termasuk proyek pembangunan ibu kota baru," kata Rizal Ramli, Selasa (31/3).

Rizal Ramli di Gedung KPK, Jumat (19/7). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sementara penerbitan recovery bond, menurut Rizal hanya bungkus dari kebijakan menambah utang atau mencetak uang. Hal ini diindikasikan dengan langkah Presiden Jokowi meneken Perppu pelebaran defisit APBN dari 3 persen menjadi 5,07 persen.

"Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," imbuh Rizal yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian.

Dia menambahkan, penambahan utang atau penerbitan uang rupiah baru, jika dilakukan akan membuat nilai rupiah semakin jatuh.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Faisal Basri Minta Pemerintah Fokus Tangani Corona

Faisal Basri meminta pemerintah berani menghentikan proyek yang berjalan seperti pembangunan ibu kota baru. Sehingga fokusnya ke penanganan virus corona.

"Umumkan lah, bukan perjalanan dinas saja dipotong tapi proyek pembangunan ibu kota hentikan dulu. Next lah karena (ini) bukan uang saja tapi perhatian,” kata Faisal saat siaran langsung di Instagram INDEF, Jumat (27/3).

Faisal Basri menginginkan seluruh kemampuan pemerintah dikeluarkan untuk menghadapi virus corona. Sehingga, masyarakat Indonesia bisa banyak yang selamat dari serangan virus tersebut.

"Lupakan hal-hal yang bisa kita tunda 5 tahun ke depan. Kita sadari pembangunan manusia lebih penting, apalah artinya ibu kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan, kita harus berpikir model pembangunan Indonesia yang baru, pendekatan yang baru,” ujar Faisal.

Jubir Luhut: Proyek Ibu Kota Baru Sangat Mungkin Ditunda

Proyek ibu kota baru sudah dikebut sejak awal tahun, lokasi sudah dipilih, badan otoritas setingkat menteri sudah dibentuk. Namun tiba-tiba ada wabah corona.

Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hadiri Entry Meeting di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Juru Bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan menunda proyek ibu kota baru.

Mengingat COVID-19 mempengaruhi situasi perekonomian secara global.

"Tentunya adanya situasi COVID-19 ini yang mempengaruhi seluruh dunia, sangat mungkin juga akan menunda proyek IKN ini," ujar Jodi kepada kumparan, Senin (6/4).

Ia menegaskan pemerintah saat ini memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan virus corona. Sehingga tidak ada pembicaraan mengenai APBN untuk pembangunan ibu kota baru.

Dia menjelaskan mengenai yang dilakukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi di bawah pimpinan Luhut Pandjaitan saat ini terkait ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para investor.

Hal itu demi menjaga agar tidak ada pembatalan rencana investasi, sehingga bisa membantu recovery ekonomi saat pandemi mereda.