Dilema Kebijakan Biodiesel: Untuk Kurangi Konsumsi BBM, Tapi Subsidi Terus Naik
PerbesarProgram mandatori bahan bakar nabati (BBN) berupa biodiesel yang diperintahkan pemerintah terus berjalan. Hingga saat ini, campuran minyak kelapa sawit ke dalam solar mencapai 30 persen atau dikenal dengan B30.
Pemerintah bermimpi bisa menerapkan B100 atau biodiesel 100 persen. Tujuannya, mengurangi konsumsi BBM terutama solar yang selama ini masih disubsidi dan tidak ramah lingkungan karena masuk energi kotor.
Di sisi lain, kebijakan biodiesel juga menjadi sebuah dilema. Sebab, konversi BBM ke BBN juga menggerus keuangan negara karena sejak tahun lalu, APBN harus menggelontorkan Rp 2,87 triliun untuk menutupi selisih Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dan HIP BBM solar yang sebelumnya dibayarkan dari pungutan ekspor kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Jadi ini salah satu isu besar dalam program biodiesel kita, bagaimana kemampuan untuk menutupi selisih itu yang sebelumnya hanya dari pungutan ekspor, sekarang sudah mulai merangsek masuk ke APBN," kata Peneliti Institute of Development and Economics Finance (INDEF), Abra Tallatov dalam diskusi Dilema Kebijakan Biodiesel', Minggu (28/2).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan sementara, subsidi yang diberikan untuk program biodiesel ke pengusaha sawit, termasuk produsen Fatty Acid Methyl Ester/FAME mencapai Rp 9,82 triliun.
Adapun kekurangan pembiayaan dari BPDPKS untuk program biodiesel tahun lalu mencapai Rp 3,5 triliun. Untuk menutupinya, pemerintah harus mengeluarkan Rp 2,87 triliun karena kontribusi dari pungutan ekspor kelapa sawit dengan kenaikan tarif USD 5 per ton hanya Rp 760 miliar.
"Mau tidak mau APBN kita akhirnya mau tidak mau alokasikan dananya untuk keberhasilan B30 ini," lanjut Abra.
Abra menyebut, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyaluran insentif untuk program biodiesel sejak terus naik. Pada 2015, sekitar Rp 470 miliar, kemudian naik menjadi Rp 10,68 triliun.
Pada 2017 penyaluran insentifnya mencapai Rp 10,31 triliun, pada 2018 turun menjadi Rp 5,66 triliun, pada 2019 sekitar Rp 3.07 triliun. Lalu pada tahun ini, sekitar Rp 9,82 triliun.
"Kita juga pastinya akan masih butuhkan subsidi (biodiesel) ini di tahun-tahun berikutnya sebab selama masih ada gap tinggi, selama itu pemerintah masih harus sediakan kebutuhan dana itu," terangnya.
Lebih lanjut, Abra mengatakan yang harus diwaspadai adalah sekarang muncul wacana untuk menutup selisih biodiesel ini, pemerintah akan menggeser subsidi energi fosil ke subsidi biodiesel.
"Walaupun belum diketok kebijakan tersebut, tapi cukup kuat. Ini jadi tarik-menarik baru yang sebelumnya subsidi ini dinikmati langsung ke konsumen yaitu subsidi solar, premium, bahkan LPG 3 kg, ini wacananya akan alihkan ke biodiesel ini," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman memperkirakan subsidi biodiesel tahun ini masih akan tinggi seiring dengan naiknya harga minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) dunia. Sementara harga solar cenderung masih rendah.
Eddy mengatakan, selisih antara tingginya harga CPO dan rendahnya harga solar membuat subsidi biodiesel ini masih besar. Selisih ini ditanggung oleh BPDPKS dari dana pungutan ekspor CPO pengusaha sawit nasional.