Diminta Prabowo Jadi Menteri Lagi, Sri Mulyani Pastikan Kemenkeu Tak Dipisah

Sri Mulyani di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sri Mulyani dipastikan akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) lagi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Sri Mulyani menyebut Prabowo yang memintanya untuk tetap duduk di kursi bendahara negara tersebut. "Kita diskusi cukup lama dan panjang. Oleh karena itu, pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk jadi Menteri Keuangan lagi," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10) malam.

Kabar ini akan menambah panjang portofolio Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dari mulai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo dan selanjutnya di masa kepemimpinan Prabowo.

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengatakan, Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjaga APBN dan keuangan negara. Menurutnya, diskusi dengan Prabowo sudah terjalin dengan baik.

Menurut Sri Mulyani, nantinya akan ada diskusi dengan menteri lainnya di kabinet Prabowo-Gibran agar penganggaran atau belanja kementerian/lembaga berjalan dengan lancar. Terlebih, kementerian/lembaga di pemerintahan Prabowo mengalami perubahan nomenklatur.

Menkeu Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (28/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

"Kita akan bantu semaksimal mungkin kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya, pembagian tugasnya, supaya mereka enggak butuh waktu lama untuk efektif," pungkasnya.

Dalam pertemuan yang cukup lama dibandingkan calon menteri lain, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan tak dipisah di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan ini sekaligus mematahkan rencana Tim Prabowo sebelumnya yang ingin Kemenkeu urusan penerimaan negara dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

"Enggak ada, Kemenkeu masih satu," katanya.