Dirut Bantah Pemerintah Berniat Pailitkan Garuda Indonesia

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 373-800 NG dengan desain masker baru sebagai bagian dari kampanye penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Foto: ADEK BERRY/AFP

Isu Garuda Indonesia akan pailit dan digantikan Pelita Air semakin santer. Persoalan utang Garuda yang menggunung menjadi penyebab persoalan keuangan perusahaan.

Tapi Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra, membantah jika pemerintah berniat mempailitkan Garuda Indonesia. Menurut dia, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham akan berupaya maksimal untuk melakukan restrukturisasi.

"Mempailitkan itu bukan sebuah niatan. Tapi pemegang saham mempersiapkan diri bila gagal, karena magnitude utang Garuda begitu besar dan kreditur tidak sepakat. (Kalau itu terjadi) Garuda dipailitkan secara hukum maupun secara operasional," kata Irfan dalam pengarahan dan diskusi dengan karyawan Garuda Indonesia.

Rekaman suara pengarahan Dirut Garuda Indonesia itu diperoleh kumparan Rabu (27/10). Dikonfirmasi soal kebenaran pengarahan tersebut, Irfan Setiaputra belum merespons.

"Jadi mohon diperhatikan, kita ini bisa pailit bukan (cuma) karena dipailitkan, tapi karena kita tidak bisa beroperasi karena kita tidak punya income," imbuhnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra (kanan) bersama pemenang lomba desain livery masker pesawat Jailani (kiri) saat peluncuran pesawat Garuda Indonesia Boing 737-800 NG. Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO

Garuda Indonesia dibelit utang menggunung, pada semester I 2021 mencapai Rp 70 triliun dan didera kerugian. Selain dampak kasus korupsi dalam pengadaan pesawat, kondisi ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang membuat jumlah penumpang anjlok.

Sebelumnya, isu Garuda Indonesia akan pailit begitu menguat. Apalagi, santer maskapai penerbangan anak usaha Pertamina, Pelita Air, akan menggantikan Garuda.

Pada awal bulan ini, Pelita Air mengajukan izin sebagai maskapai penerbangan niaga berjadwal ke Kementerian Perhubungan. Izin tersebut telah diterbitkan Kemenhub.

Namun Pelita Air masih harus memenuhi persyaratan lain seperti Air Operator Certificate (AOC) hingga izin rute penerbangan.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai Pelita Air Service berpeluang untuk berkembang. Dalam kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Erick Thohir menyatakan Garuda telah terjebak dalam bisnis yang tidak sehat ketika mulai menggarap rute penerbangan luar negeri. Padahal seharusnya fokus saja pada penerbangan domestik.

*****

Jangan lewatkan informasi seputar Festival UMKM 2021 kumparan dengan mengakses laman festivalumkm.com. Di sini kamu bisa mengakses informasi terkait rangkaian kemeriahan Festival UMKM 2021 kumparan, yang tentunya berguna bagi para calon dan pelaku UMKM.