Dirut BPJS: Kepesertaan JKN Capai 262,74 Juta, Setara 94,6 Persen Penduduk RI

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 dan Launching Transformasi Mutu Laynaan JKN di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin (2/10). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada transformasi mutu layanan. Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN. Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman.

"Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,6 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," kata Ghufron dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin (2/10).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Foto: dok BPJS Kesehatan

Ghufron menjelaskan ada 23 ribu fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS, dan total rumah sakit mencapai lebih dari 3.000. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan kali.

"Masih ada kadang-kadang oknum membedakan pasien BPJS dan non BPJS. BPJS kadang penuh, tapi oknum sudah sangat berkurang," tutur Ghufron.

BPJS Kesehatan saat ini mengupayakan kerja sama ekosistem digital dengan Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.

"Layanan mudah (artinya) tidak perlu lagi fotokopi, rujukan ramai sudah menyatu dengan sistem informasinya. Kalau antre online di sana selain mudah, cepat. Dulu 6 jam, rata-rata sekarang 2,5 jam dan non diskriminasi," imbuh Ghufron.

Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS).

Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Contoh tersebut merupakan upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif.

"Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta BPJS Kesehatan untuk lebih fokus ke penanganan preventif dibandingkan penanganan kuratif. Sebab, penanganan kuratif lebih mahal.

"Rp 10.000 triliun dari mana negara kita atau asuransi sosial kita demikian hebatnya mampu bayar itu? Kita harus menjaga jangan sampai sakit, harus tetap sehat. Yuk fokusnya geser ke kuratif ke preventif, tetap diungkapkan dan jaga sehat, bukan mikirin orang kena struk bagaimana," tutur Budi.