Dirut BPJS Kesehatan Jamin Tak Ada Utang di Rumah Sakit

14 Maret 2023 11:43 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers Universal Health Coverage (UHC) Award di Balai Sudirman, Selasa (14/3/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers Universal Health Coverage (UHC) Award di Balai Sudirman, Selasa (14/3/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
ADVERTISEMENT
BPJS Kesehatan mencatat jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia per 1 Maret 2023.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan capaian jumlah penduduk tersebut menjadikan program KIS merupakan terbesar di dunia dengan skema tunggal integrasi.
"Dulu awal-awal rumah sakit enggan kerja sama, sekarang pada rebutan. Kami memikirkan cash flow rumah sakit, BPJS tak punya utang rumah sakit. Kalau ada pemda yang BPJS-nya ada utang, mohon diberi tahu untuk kami selesaikan secepat mungkin," ujar Ali saat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) di Balai Sudirman, Selasa (14/3).
Ali memastikan BPJS Kesehatan akan memberi uang muka kepada rumah sakit. Ia menjamin kondisi keuangan BPJS semakin membaik.
"Tadi pagi pak Menkes juga menanyakan berapa uangnya, wah cukup banyak katanya," imbuhnya.
Ali melanjutkan, hal ini menjadi momentum BPJS Kesehatan pembayaran klaim tepat waktu selama kurang dari dua minggu. Apabila pembayaran lebih dari dua minggu, BPJS Kesehatan akan didenda.
ADVERTISEMENT
"Kesehatan keuangan ini juga akan mendukung fokus utama agar mutu pelayanan menjadi lebih baik lagi kepada peserta dan tidak didiskriminasi peserta BPJS," kata Ali.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dimiliki BPJS saat ini berjumlah 23.730 unit. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) tercatat 2.963 unit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi peserta.
"Melalui sinergi bersama lintas kementerian/lembaga, serta melalui dukungan pemerintah daerah, kami yakin percepatan Universal Coverage di Indonesia dapat diwujudkan bersama dengan pendekatan UHC desa," pungkasnya.