Dirut BRI: Kebijakan DHE 100 Persen Selama Setahun Bagus untuk Ekonomi RI

Direktur Utama BRI Sunarso saat sesi panel kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Sunarso, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto bakal membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pengusaha yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama setahun bisa berdampak positif ke ekonomi Indonesia.

Berdasarkan aturan baru, pengusaha wajib menyimpan uang ekspornya 100 persen di Indonesia selama setahun. Kebijakan itu merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan retensi sebesar 30 persen.

Sunarso mengatakan kebijakan tersebut cukup baik untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan dapat memperkuat cadangan devisa RI.

"Jadi kita respons positif untuk itu. Dan kita siap untuk mengamankan dan memfasilitasi pengen dapat devisa hasil ekspor yang sampai satu tahun," kata Sunarso dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1).

Sunarso menegaskan kebijakan devisa hasil ekspor 100 persen selama setahun berdampak positif juga untuk perbankan di Tanah Air. "Bagus banget kan buat perbankan juga. Dan itu tentunya buat nasional juga," ungkap Sunarso.

Kewajiban yang akan dikeluarkan Prabowo itu berlaku untuk DHE dengan nominal di atas USD 250 ribu per tahun. Meski demikian, eksportir tetap diberikan keleluasaan untuk menggunakan DHE tersebut untuk memenuhi sejumlah kebutuhan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan yang memberikan kemudahan untuk pengusaha ini tengah dipersiapkan Bank Indonesia (BI).

“Pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasanya kena pajak 20 persen tapi untuk DHE 0 persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jumat (17/1/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Tak hanya dibebaskan PPh saja, pengusaha juga akan mendapatkan keringanan dari sisi kredit baik dari bank maupun dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di dalam negeri.

Dalam urusan underlying transaksi swap antara nasabah dan perbankan, Airlangga mengungkapkan eksportir juga dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

“Nah bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari Batas Maksimal Pemberian Kredit,” jelas Airlangga.

Dengan demikian, penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi rasio utang terhadap ekuitas dan perusahaan. Hal ini diharapkan dapat menjaga tingkat utang eksportir.

Sektor yang dapat menerima sederet keringanan ini adalah sektor mineral batu bara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit. Dia mengatakan seluruh sektor perikanan dan kehutanan dapat menerima sederet keringanan ini, kecuali sektor minyak bumi dan gas alam.

“Sektor perikanan, kehutanan seluruhnya diberlakukan dan terhadap devisa hasil ekspor dapat dikonversi ke mata uang rupiah dan ini diperhitungkan sebagai pengurang besaran persentase kewajiban penempatan devisa hasil ekspor,” jelas Airlangga

Tak hanya itu, pemerintah juga menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini.

"Terus dari perbankan diberikan fasilitas cash collateral, dan penggunaan cash collateral tidak masuk dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak mengurangi gearing ratio," tutur Airlangga.