Dirut BTN Beberkan Skema Tukang Cukur hingga Pengemudi Ojol Bisa Ajukan KPR

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon LP Napitupulu ketika ditemui di perumahan di Pondok Taktakan Indah, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk (BBTN), Nixon Napitupulu, mengungkapkan skema pekerja sektor informal, seperti tukang cukur hingga pengemudi ojek online (ojol), bisa mengajukan KPR.

Nixon berharap pemerintah terus meningkatkan alokasi KPR bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Nixon mengatakan FLPP tersebut bisa disalurkan kepada pekerja sektor informal setidaknya sebesar 20 persen. Sebab, selama ini pekerja sektor informal kesulitan mengajukan KPR bank konvensional.

"Kendala besar memang adalah kalau karyawan kan gampang pakai slip gaji, simple, kalau bank kan harus liat dokumen. Sedangkan kalau sektor informal kan dokumennya rada kacau," ungkap Nixon saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1).

Nixon mengungkapkan sedang ada pembahasan terkait persyaratan untuk memudahkan sektor informal mendapatkan KPR, yakni jika pekerja sudah menabung selama 3-6 bulan dan kinerjanya baik, maka bank bisa menyetujui pengajuannya.

Selain itu, disiapkan juga skema lain, misalnya dengan sistem verifikasi pedagang, kemudian prosesnya juga bisa melibatkan asosiasi atau paguyuban pekerja tertentu, serta perusahaan yang bersangkutan.

Pengemudi ojek online (Ojol) mencari penumpang di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Kalau kaya sopir ojek online ada kerja sama dia potong harian, nah itu bisa ada dokumen kan. Jadi bisa juga (mengajukan kredit). Sedangkan kalau tukang cukur, Asgar, itu paguyubannya yang bantu. Kalau ada kaya gitunya lebih mudah," ungkap Nixon.

Nixon menargetkan 20 persen penyaluran KPR dari BTN bisa diterima pekerja sektor informal. Sementara saat ini angkanya baru sekitar 10 persen.

"Hari ini kita lagi diskusi antara 220 ribu-300 ribu, bergantung skema nanti mau diputusin. (Targetnya) di tahun 2025," tutur Nixon.