Dirut KCIC Buka Suara soal Proyek Kereta Cepat Bengkak karena Biaya Sinyal

Rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) menjalani uji operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/11/2022). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membeberkan salah satu alasan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah adanya biaya sinyal yang harus ditebus.

Berbeda dengan di China di mana sinyal untuk kereta cepat menggunakan GSMR dengan frekuensi 900 MHz yang dipakai gratis. Sementara di Indonesia, frekuensi ini sudah full dipakai oleh XL, Indosat, dan Telkomsel.

Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan dalam feasibility sudy atau studi kelayakan projek KCJB memang diasumsikan frekuensi GSMR disediakan secara gratis oleh pemerintah, seperti yang berjalan di China.

Sementara kondisi di Indonesia, frekuensi GSMR sudah terpakai untuk industri telekomunikasi sejak tahun 1990-an. Sehingga, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta KCIC melakukan kerja sama sharing frekuensi dengan Telkomsel.

"(Nilainya) Rp 1,249 triliun belum termasuk PPN. Ini sudah final," kata Dwiyana kepada kumparan, Minggu (5/2).

Dwiyana mengatakan pihaknya sudah beberapa kali bernegosiasi agar nilai kerja sama tersebut bisa ditekan agar biaya proyek KCJB bisa turun.

"Sudah dilakukan negosiasi beberapa kali antara Telkomsel dan KCIC, difasilitasi oleh pemerintah. Angka di atas (Rp 1,249 triliun) sudah angka yang optimal," pungkasnya.

Tahun lalu Telkomsel menyodorkan proposal, menggunakan konsultan ITB, nilai kontrak penggunaan frekuensi GSMR 900 Mhz untuk KCJB ini mulanya diajukan sebesar Rp 3,4 triliun.

Frekuensi sinyal yang dibutuhkan sekitar 4MHz-5MHz di pita 900 MHz milik Telkomsel untuk mengoperasikan KCJB.

Sebelumnya, Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membeberkan penyebab biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari USD 6,07 miliar menjadi USD 7,5 miliar atau setara Rp 112 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Arya mengatakan ada dua hal yang membuat biaya kereta cepat tersebut membengkak yaitu masalah tanah dan frekuensi yang berhubungan dengan sinyal.

"Kalau di China mana ada harga tanah? Kalau Indonesia tiga bulan sudah berubah, di Indonesia sejak kapan bisa ngunci harga tanah? Mereka anggap harusnya Indonesia bisa ngunci harga tanah," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (3/1).

"Kemudian mereka anggap sinyal itu punya negara. Okelah punya negara tapi sudah diserahkan ke Telkomsel," tambahnya.

Meski begitu, Arya mengungkapkan pemerintah akan melakukan negosiasi dengan China untuk mencari jalan tengah. Di sisi lain, Arya memastikan penyelesaian kereta cepat tetap berjalan sesuai jadwal atau timeline.