Dirut MIND ID Sebut Belum Siap Jika Larangan Ekspor Tembaga Berlaku Tahun Ini

Komitmen MIND ID dorong Implementasi Digitalisasi Industri Pertambangan. Foto: Dok. MIND ID

Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID, Hendi Prio Santoso, mengaku belum siap jika larangan ekspor bijih tembaga diberlakukan mulai tahun ini.

Hal tersebut dia sampaikan usai ditanya Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Ramson bertanya apakah MIND siap melaksanakan larangan ekspor mineral di Juni 2023 sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Kalau bauksit siap, kalau tembaga tidak siap, Pak," tegas Hendi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (6/2).

Dengan jawaban tersebut, Komisi VII DPR pun menetapkan salah satu poin kesimpulan rapat tersebut yakni mendesak Hendi segera mempersiapkan langkah mitigasi terhadap rencana pemerintah dalam hal pelarangan ekspor mineral.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, menuturkan walaupun larangan ekspor mineral mentah merupakan mandat UU Minerba yang berlaku per Juni 2023, ada kondisi luar biasa yang dihadapi PT Freeport Indonesia (PTFI) selaku perusahaan pertambangan tembaga.

"Betul kalau UU itu tahun 2023, tapi ada force majeure, ada COVID-19, keluar kurva-S itu Freeport bisa mengekspor kalau pada waktu tertentu sampai tingkat capaian tertentu dalam pengembangan smelter," jelasnya.

PTFI sedang menggarap proyek pabrik pengolahan mineral atau smelter tembaga di Manyar, Gresik. Berdasarkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pemerintah mengharuskan proyek tersebut rampung selama lima tahun sejak IUPK diberikan yaitu hingga 21 Desember 2023.

Namun, Direktur Utama PTFI Tony Wenas pun telah mengajukan perubahan kurva-S kepada Kementerian ESDM, karena proyek mengalami keterlambatan akibat pandemi COVID-19

"Kami mengajukan kurva-S yang baru ini, yaitu sampai dengan akhir 2023 konstruksi fisik selesai, kemudian 2024 mulai bisa produksi dan selanjutnya ramp up," ujar Tony dalam rapat tersebut.

Foto udara pembangunan smelter baru PT Freeport Indonesia (PTFI) pada akhir Juli 2022. Foto: Dok. PTFI

Tony menuturkan, kemajuan proyek Smelter Manyar sampai akhir Januari 2023 secara kumulatif sudah mencapai 54 persen. Menurut dia, hal ini melampaui rencana kurva-S yang telah disetujui pemerintah sebelumnya 52,9 persen sampai Januari.

"Berdasarkan kurva-S inilah diberikan persetujuan ekspor yang di tahun 2022 itu 2 juta ton dan di RKAB kami di tahun 2023 yang sudah disetujui oleh Kementerian ESDM termasuk ekspor sebanyak 2,3 juta ton konsentrat," tuturnya.

Di sisi lain, Tony berkata PTFI sedang dalam tahap mengajukan persetujuan izin ekspor kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pihaknya masih menunggu verifikasi dari verifikator independen dari pencapaian progres smelter sebesar 51,7 persen per Desember 2022.

"Begitu selesai minggu kedua atau minggu ketiga bulan ini, kita akan segera menyampaikan aplikasi persetujuan ekspor untuk periode selanjutnya dengan dasar verifikasi independen dan juga RKAB tersebut," pungkasnya.