Dirut Samudera Indonesia Minta Prabowo Siapkan RI Jadi Pusat Kapal Dunia

Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani Maulana Mulia dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (26/6/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani Maulana Mulia, berharap pemerintahan baru era presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan Indonesia sebagai kepemilikan flag of convenience (FOC) agar kapal berbendera asing mendarat di perairan Tanah Air.

Kapal berbendera kemudahan (FOC) adalah pendaftaran kapal yang mengibarkan bendera negara selain negara pemiliknya. Bani mencontohkan masih banyak kapal asing yang parkir di Singapura.

“Saya berharap itu misalnya nanti pemerintahan baru melakukan-improvement-improvement tersebut. Saya yakin kenapa enggak saat ini (Indonesia) tidak termasuk flag of convenience dalam pendaftaran kapal,” ujar Bani saat ditemui usai paparan publik di Hotel The St Regis Jakarta, Rabu (26/6).

“Kalau bendera Indonesia lebih mudah, jangankan orang Indonesia, kapal asing daftar lebih mudah. Pelayanan global untuk mencari bendera mana mudah untuk didaftarkan,” tambahnya.

Bani optimistis Indonesia bisa menjadi negara maritim dunia dengan menerapkan kebijakan Convenience Flag tersebut. Selain itu, insentif pajak akan dipermudah bagi kapal-kapal asing yang ingin parkir di pelabuhan Indonesia.

“Masa orang daftar kapal enggak mau di sini. Kapal jadi home base terdaftar, relatif kalau pajak sekecil apa pun, dipermudah pajak. Sehingga menjadi pusat di sini,” katanya.

Kapal berbendera Indonesia dapat melayani pasar domestik. Dengan banyaknya kapal beroperasi di Tanah Air, pergerakan barang maupun masyarakat antar pulau lebih efisien.

“Kalau pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang sangat friendly industri pelayaran, sangat tidak tertutup dan berbondong-bondong kapal-kapal itu didaftarkan ke Indonesia,” tambah Bani.

Pergantian pemerintahan baru menjadi momentum untuk membuka peluang atau mengajak untuk berdiskusi dengan swasta. Pemerintah biasanya proaktif meminta masukan yang kira-kira menjadi dorongan bagi kebijakan.

“Kami ditanyakan berbagai macam pihak tim transisi apalagi nanti pemerintahan baru, tapi kita tunggu saja kalau sudah terjadi pemerintahan baru, sudah ada kabinet menteri baru, lebih aktif mendapat masukan industri pelayaran,” tutur Bani.