Ditanya DPR Soal Mafia Impor Alkes, BUMN Farmasi Tegaskan Tidak Terlibat

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) saat mengunjungi Corona Corner di Kimia Farma Menteng. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu mengungkap soal adanya mafia yang bermain dalam proses impor alat kesehatan (alkes). Erick bahkan mengatakan, impor alat-alat kesehatan yang angkanya mencapai 90 persen itu, didominasi oleh para mafia.

Sayangnya, Erick tidak membeberkan siapa mafia yang dia sebut memanfaatkan situasi tersebut. Sehingga, isu tersebut menjadi bola liar di media sosial.

Hal tersebut kemudian membuat Komisi VI DPR RI mempertanyakan terkait adanya praktik mafia itu. Dalam rapat dengar pendapat dengan BUMN sektor farmasi, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima meminta agar para Direksi BUMN farmasi ini menjelaskan duduk perkara serta keterlibatan mereka dalam persoalan tersebut.

Penjelasan itu dituntut oleh Bima lantaran isu tersebut juga dirasakan dampaknya oleh DPR. Ia juga menepis jika politisi dianggap terlibat dalam permainan tersebut.

"Sekarang ini yang muncul di medsos maupun mainstream adalah soal memanfaatkan situasi oleh mafia alat kesehatan. Sekarang dituduhkan masuk ke lingkaran-lingkaran termasuk BUMN maupun private maupun pengusaha swasta, bahkan dituduhkan juga itu berkolaborasi dengan politisi. Kita sama sekali Komisi VI tidak ikut-ikut mengenai masalah pengadaan-pengadaan alat kesehatan ini ya," ujar Bima dalam RDP secara virtual, Selasa (21/4).

Petugas medis mengenakan baju Alat Pelindung Diri (APD) di ruang isolasi Rumah Sakit rujukan khusus pasien COVID-19 Martha Friska di Medan, Sumatera Utara. Foto: ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Oleh karena itu, ia meminta agar BUMN farmasi menjelaskan soal keterlibatan serta langkah apa yang mereka lakukan. Supaya tidak terjadi simpang-siur di tengah publik.

Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir membantah bahwa pihaknya terlibat dalam permainan harga. Ia mengatakan, mafia ini bermunculan memanfaatkan momentum tingginya permintaan di tengah sulitnya proses impor.

"Kami menggarisbawahi BUMN tak akan melakukan permainan harga. Mafia alkes ini, permasalahan pandemi ini demand jauh lebih tinggi daripada suplainya. Dalam kondisi seperti ini pasti ada kesempatan seperti itu, apalagi impor tak berjalan mulus," ujar Honesti.

Ia memastikan, saat ini BUMN farmasi bahkan mematok harga yang lebih murah dibanding penyedia alat-alat kesehatan lainnya. Sebab dalam situasi pandemi, BUMN dituntut mengutamakan fungsi sebagai agent of development.

"Sampai akhir maret, Kimia Farma masih jual masker Rp 2.000 per pcs, ini untuk menjaga semua orang bisa mendapat suplai masker yang cukup. Kami tak mungkin menaikkan harga karena kami lebih mementingkan fungsi agent of development saat ini," jelasnya.

Sementara mengenai langkah agar pengadaan alat kesehatan itu tak dimanfaatkan oleh para mafia, ia mengaku saat ini BUMN lebih berhati-hati dalam pengadaan.

"Permasalahan yang muncul akibat isu mafia farmasi ini karena mereka dealnya melalui broker tertentu. Kalau kami langsung ke pabriknya, jadi tak melalui broker," pungkasnya.