Ditarget 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Sudah Salurkan 1,7 Juta Ton Pupuk Subsidi

Penyaluran pupuk subsidi. Foto: Pupuk Indonesia

PT Pupuk Indonesia (Persero) sudah menyalurkan 1.713.652 ton pupuk subsidi kepada masyarakat per 28 Maret 2025. Jumlah itu meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, Kamis (10/4), realisasi pupuk subsidi yang sudah tersalurkan yaitu Urea sebesar 823.509 ton, NPK sebesar 818.740 ton, NPK Formula Khusus sebesar 12.057 ton, dan pupuk Organik sebesar 59.346 ton. Pada tahun ini, Pupuk Indonesia ditargetkan menyalurkan 9.550.000 ton pupuk subsidi.

Sementara itu dalam Sarasehan Ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2025 berjalan secara tepat waktu dan sudah sesuai yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto guna mendukung ketahanan pangan nasional.

”Subsidi yang tadi bapak presiden sampaikan, subsidi pupuk coba bayangkan kita di 2025 sampai Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa men-secure panen yang baik, karena pupuknya datang pada saat dia tanam,” tutur Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4).

Kinerja penyaluran pupuk bersubsidi pada tiga bulan pertama di tahun ini didukung langkah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Melalui aturan ini, Pemerintah memutuskan untuk merampingkan proses distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

”Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh sangat besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa subsidi BBM, LPG 3 Kg, subsidi Listrik semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan, ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini dapat perlindungan dari APBN,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengahdiri cara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa (8/4/2025). Foto: @SekretariatPresiden

Dalam sambutannya di depan pelaku ekonomi pada acara sarasehan ekonomi, Presiden Prabowo menceritakan panjangnya birokrasi distribusi pupuk bersubsidi. Proses distribusi pupuk dari pabrik hingga ke gabungan kelompok tani harus melalui banyak peraturan atau persetujuan dari sekitar 15 menteri, 30 gubernur, dan 500 bupati.

Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan rantai pasok pupuk dari produksi hingga distribusi dengan prinsip efisiensi, transformasi digital, dan inovasi. Komitmen ini tercermin dalam berbagai capaian strategis perusahaan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga dampak sosial.

Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya Pabrik Amonia Urea II Petrokimia Gresik dan Pabrik Pupuk Kaltim V pada tahun 2015, Pabrik NPK PIM pada tahun 2023, dan Phonska V Petrokimia Gresik pada tahun 2024. Tidak hanya itu, upaya peningkatan efisiensi energi juga dilakukan melalui revamping fasilitas produksi di berbagai anak perusahaan.

Sementara itu, sepanjang kuartal I 2025 Pupuk Indonesia telah mencatatkan 1,7 juta ton penyaluran pupuk bersubsidi, jumlah ini meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini ditopang oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi dari pemerintah dan digitalisasi melalui platform i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk hanya dengan KTP dan memungkinkan pelacakan penyaluran secara real time hingga ke kios.

Zulhas Awasi Penyaluran 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi untuk Jaga Ketahanan Pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pupuk subsidi bukan barang dagangan, melainkan fasilitas bagi petani yang harus diawasi dengan ketat. Ia memastikan pemerintah terus memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi serta memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu.

"Ini berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Jadi ini Pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Jadi yang 9,55 juta ton itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi oleh karena itu harus diawasi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3).