DJKN Optimalisasi Aset Negara untuk MBG hingga Kopdes Merah Putih
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) akan dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kopdes Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu, Rahayu Puspasari, mengatakan optimalisasi aset negara tak hanya mendukung efisiensi belanja pemerintah, tetapi juga mempercepat pelaksanaan program-program strategis nasional.
"DJKN ini bisa hadir langsung mendukung program prioritas Presiden hampir di seluruh program yang ada. Dimulai dari dukungan BMN senilai Rp 3.574 triliun," kata Rahayu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR, Senin (15/6).
Berdasarkan data DJKN hingga Mei 2026, sebanyak 966 BMN dengan nilai mencapai Rp 3,59 triliun telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
"Kemudian tercatat 966 BMN yaitu senilai Rp 3.569 triliun. DJKN telah memberikan dukungan nyata untuk program-program seperti sekolah rakyat, sekolah Garuda, makanan gizi gratis melalui SPPG-nya," ujar Rahayu.
Untuk program Sekolah Rakyat, DJKN telah menyediakan 626 BMN dengan nilai total Rp 2,38 triliun yang dimanfaatkan oleh 166 unit sekolah. Sementara untuk Sekolah Garuda, terdapat 188 BMN berupa tanah dan bangunan senilai Rp 282,42 miliar yang mendukung pembangunan 16 sekolah.
Dukungan terhadap program MBG dilakukan melalui penyediaan 353 BMN berupa tanah dan bangunan. Dari jumlah, 122 BMN telah memperoleh persetujuan sewa dengan nilai proporsional mencapai Rp 202,48 miliar untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sektor perumahan, DJKN mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan BMN pada 10 lokasi dengan luas lahan mencapai 138,85 hektare, serta investasi pemerintah pada program FLPP 2025 untuk sekitar 278 ribu rumah.
Sementara itu, program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah memanfaatkan 92 BMN berupa tanah dan bangunan. Sebanyak 15 BMN telah memperoleh persetujuan dengan nilai Rp 27,19 miliar, sedangkan 77 BMN lainnya masih dalam proses persetujuan dengan potensi nilai mencapai Rp 4,6 triliun.
Selain mendukung program prioritas, DJKN juga mengeklaim berhasil menekan kebutuhan belanja modal pemerintah melalui optimalisasi aset yang belum termanfaatkan secara maksimal.
"Nah disinilah terjadi efisiensi belanja modal, tercatat menghemat rata-rata Rp 18 triliun belanja modal per tahunnya," ungkap Rahayu.
Hingga Maret 2026, aset negara yang menjadi underlying asset Surat Berharga Negara (SBN) berbasis BMN telah mencapai Rp 1.014 triliun.
Selain itu, proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijamin pemerintah mencapai Rp 323 triliun, sedangkan skema asset recycling telah menghasilkan dana sekitar Rp 8 triliun untuk mendukung pembangunan aset baru.
Sebagai pipeline dukungan berikutnya, DJKN masih memiliki 237 BMN potensial dengan nilai mencapai Rp 5,79 triliun yang saat ini sedang dalam proses persetujuan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.