DJP Buka Suara soal 6 Juta Data NPWP Bocor, Ada Sri Mulyani hingga Jokowi

Ilustrasi NPWP Foto: Shutter Stock

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah tokoh penting. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi kepada kumparan, Rabu (18/9).

Sebelumnya, Teguh mengatakan 6 juta data NPWP bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Beberapa di antaranya adalah data pejabat negara. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor hp, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka dan tertulis tanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.