DJP Buka Suara soal Suryo Utomo Ditunjuk Jadi Komisaris Utama BTN

kumparanBISNIS

27 Maret 2025 10:31 WIB

waktu baca 2 menit

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, di Gedung Pusat DJP, Jakarta. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya buka suara terkait penunjukan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menegaskan sebagai aparatur sipil negara (ASN), Suryo Utomo siap menjalankan tugas yang diberikan.

"Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apa pun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab," kata Dwi kepada kumparan, Kamis (27/3).

Sebelumnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN yang digelar pada Rabu (26/3), pemegang saham memutuskan Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama menggantikan posisi sebelumnya. Dalam jajaran direksi, Nixon LP Napitupulu tetap dipercaya sebagai Direktur Utama, sementara Oni Febrianto Rahardjo tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

Dari sisi kinerja keuangan, BTN mencatatkan pertumbuhan dalam berbagai aspek. Hingga Januari 2025, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank meningkat sebesar 27,56 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, penyaluran kredit BTN mencapai Rp 356,99 triliun, tumbuh 7,1 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk pembiayaan syariah, BTN membukukan nilai Rp 44,5 triliun, melonjak 18 persen yoy dari posisi sebelumnya.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) BTN mencapai Rp 374 triliun per Januari 2025, meningkat 8,7 persen yoy. Kenaikan ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap BTN sekaligus mencerminkan potensi ekspansi bank ke depan.

Dari aktivitas penyaluran kredit, BTN meraih pendapatan bunga sebesar Rp 2,36 triliun. Setelah dikurangi beban bunga Rp 1,5 triliun, pendapatan bunga bersih mencapai Rp 854 miliar. Sementara itu, laba bersih BTN tahun berjalan tercatat Rp 102 miliar.