Dody Usoho Hargo, Pengganti Fadjroel Rachman yang Dicopot Erick Thohir

Mayjen TNI Purn. Dody Usodo Hargo (baju putih), Deputi Menko PMK yang diangkat menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Foto: Dok. tni.mil.id

Nama Dody Usoho Hargo menjadi sorotan publik setelah Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Adhi Karya Tbk (Persero), yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Kamis (4/6).

Dodi ditunjuk menjadi komisaris utama Adhi Karya menggantikan Fadjroel Rachman yang dicopot Erick. Fadjroel saat ini masih menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan.

Sementara itu, Dody saat ini juga masih menjabat sebagai Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dikutip dari berbagai sumber, Dody merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984. Jabatan terakhir di militer pria asal Kendal, Jawa Tengah, itu adalah sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Berikut profil singkat Mayjen TNI (Pur) Dody Usodo Hargo:

Lahir: Kendal, 5 Maret 1961

Pendidikan:

- Akademi Militer (1984) - S1 Ilmu Pemerintahan (2000) - S2 Manajemen SDM (2012)

Riwayat Jabatan:

- Deputi I Menko PMK - Staf Khusus KSAD (2018) - Wadanjen Akademi TNI (2018) - Danseskoad (2016-2018)

Selain merombak jajaran direksi dan komisaris, pada RUPST BUMN tersebut juga dipaparkan penggunaan laba bersih perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp 663,8 miliar.

Fadjroel Rachman memberikan keterangan pers usai bertemu Jokowi. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Rinciannya, sebesar 10 persen atau senilai Rp 66,4 miliar ditetapkan Adhi Karya sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham.

"Yang dibayarkan dengan ketentuan 51 persen saham atau senilai Rp 33,8 miliar merupakan dividen bagian Negara Republik Indonesia yang akan disetorkan ke Kas Umum Negara. Sementara, sebesar 90 persen atau senilai Rp 597,4 miliar sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya," demikian bunyi hasil RUPST Adhi Karya, Kamis (4/6).

Di sisi lain, pengurus juga telah menyetujui penerbitan penawaran umum berkelanjutan obligasi tahap III tahun 2020 dengan nilai setinggi-tingginya Rp 5 triliun yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2020.