Dosen dari Australia Sebut Prabowo Dikenal Anti Asing, Investasi IKN Aman?

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berziarah ke makam ibundanya, Dora Sigar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Capres 02 Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan program Presiden Jokowi, salah satunya proyek IKN. Mega proyek yang dimulai Jokowi itu butuh dana jumbo untuk direalisasi. Pemerintah sudah dan terus menjajakan IKN kepada investor-investor luar negeri.

Dosen Senior Murdoch University Australia, Ian D. Wilson mengatakan Prabowo memiliki citra seorang yang anti asing. Lantas bagaimana daya tarik investasi IKN bila Indonesia dipimpin Prabowo?

"Investasi itu bukan pemberian. Investor mau return. Bagi saya ini menarik apalagi dalam konteks pemerintah yang baru sepertinya punya sikap retoris yang anti pengaruh asing dan sebagainya," kata Ian dalam diskusi yang digelar di Kantor BRIN Jakarta, Jumat (16/2).

Menurut Ian hal itu menjadi tantangan pemerintah setelah Jokowi. Adapun sepanjang 2023 telah dilakukan 3 tahap groundbreaking di IKN dengan nilai investasi non-APBN Rp 41 triliun.

Presiden Joko Widodo meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan IKN, Rabu (17/1/2024). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pendanaan IKN melalui 3 skema pendanaan di IKN, di mana dari non-APBN di 2023 sebesar Rp 41 triliun, APBN Rp 35 triliun, dan skema KPBU di tahun 2024 ini ditargetkan Rp 55 triliun.

"Sebagai pengamat agak kecewa sedikit kalau saya lihat kurang solve untuk calon presiden masalah perang investasi asing dan isu kedaulatan Nusantara tidak disebut," kata Ian.

Badan Otorita IKN sebelumnya menyebut, pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan dari Jakarta, salah satunya mengacu pada kisah sukses Australia memindahkan ibu kota mereka ke Canberra. Canberra mendapat status Ibu Kota berdasarkan Konstitusi 1901 Australia yang memandatkan pengembangan Ibu Kota baru.

Ian menjelaskan, pemindahan ibu kota di Canberra didasari oleh persaingan dua kota besar yakni Sydney dan Melbourne. Dan ini tidak demi pemerataan ekonomi.

"Kalau persoalan yang dijawab oleh IKN kata pemerintah adalah soal pemerataan pembangunan. Tapi saya belum begitu memahami bagaimana itu terjadi dengan proyek seperti itu," pungkas Ian.