DPR Bentuk Panitia Kerja untuk Selesaikan Masalah Bank Muamalat

Ilustrasi Bank Muamalat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Komisi XI DPR RI berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas persoalan Bank Muamalat. Pembentukan panja dilakukan agar pembahasan dapat dilakukan mendalam bersama Otoritas Jasa Keuangan (Keuangan).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyampaikan, dalam panja itu, DPR akan mendorong OJK menentukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Bank Muamalat.

“Dalam pembentukan panja ini kami harapkan OJK ambil keputusan yang tepat,” katanya saat ditemui di Restoran Bunga Rampai, Jakarta, Kamis (21/11).

Komisi XI DPR RI raker permasalahan Bank Muamalat Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Adapun rencana pembentukan panja itu muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan OJK yang digelar pada Senin (18/11). Pembentukan panja ini menunggu masing-masing fraksi mengirimkan nama untuk menjadi anggota.

Dia menambahkan, pada pekan depan pihaknya akan menggelar rapat bersama OJK untuk membahas permasalahan Bank Muamalat, terutama soal profil investor yang minat menyuntikkan modal.

“Minggu depan kami ada rapat lagi dengan OJK, kami akan meminta profil investor yang minat,” ucap Fathan.

Menurut dia, sejauh ini bank-bank BUMN terlihat minat untuk menanamkan modalnya ke Bank Muamalat. Namun ke depan, Komisi XI DPR tak akan menutup pintu jika ada investor asing yang ingin memperkuat modal bank syariah pertama di Indonesia itu.

“Asing boleh, BUMN boleh. Asal business to business, datang bukan karena kasihan. DPR mendorong OJK membuat keputusan yang tepat,” bebernya.

Fathan menambahkan, berdasarkan pembahasan selama ini, suntikan modal yang dibutuhkan Bank Muamalat sekitar Rp 8 triliun. Hal itu menengok dari nilai rights issue Bank Muamalat yang bisa mencapai angka itu.

Langkah penyuntikan modal ini dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja Bank Muamalat yang memburuk. Pada semester I, laba bersih Bank Muamalat hanya Rp 5,08 miliar. Jumlah itu anjlok 95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp 103,7 miliar.