DPR dan Pemerintah Sepakati Kenaikan TKD RAPBN pada 2026 Rp 43 Triliun
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah memastikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 naik Rp 43 triliun dibandingkan usulan awal. Kenaikan ini terjadi setelah DPR mendorong penambahan anggaran agar sejalan dengan kebutuhan di daerah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, angka TKD yang semula diusulkan Rp 649,9 triliun akhirnya diputuskan naik menjadi Rp 692,9 triliun.
“Transfer ke daerah yang awalnya Rp 649,9 triliun menjadi Rp 692,9 triliun atau naik Rp 43 triliun. Tentu kenaikan ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya,” kata Said dalam Rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis (18/9).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tambahan anggaran tersebut krusial untuk menjaga stabilitas daerah.
“Utamanya Rp 43 triliun dialokasikan untuk daerah. Untuk kita, itu penting karena dalam jangka pendek bisa menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ujarnya.
Meski begitu, Purbaya mengingatkan bahwa secara total dana untuk daerah tahun depan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, hal itu akan diimbangi dengan belanja pusat yang diarahkan ke daerah.
“Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada Rp 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan APBN untuk daerah tetap besar. “Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlepas seperti sebelum-sebelumnya,” tegas Purbaya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, meski DPR masih mengkritisi kenaikan TKD yang dianggap belum cukup, pemerintah sudah merespons dengan menambah alokasi tersebut.
“Pemerintah naikin TKD jadi dari Rp 650 triliun jadi Rp 693 triliun. Pemerintah mendengarkan dinamika dan yang berkembang dengan angka transfer,” kata Suahasil.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan program pusat yang berjalan di daerah sebagai kompensasi tambahan.
“Program pusat yang akan berjalan di daerah itu meningkat luar biasa besar dibandingkan tahun ini. MBG meningkat pesat, kemudian tetap program-program yang selama ini sudah berjalan tetap berjalan seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, semua tetap jalankan. Ini tetap diterima manfaatnya oleh seluruh pemda, oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
“Ini jadi program-program baru, inpres jalan, inpres irigasi itu semua program akan berjalan di seluruh daerah. Jadi itu menjadi komplemen dengan transfer ke daerah,” ucap Suahasil.