Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
Persoalan langkanya pupuk masih terus menghantui petani tiap kali musim tanam tiba. Masalahnya jadi kian sulit lantaran rumitnya mengakses pupuk subsidi ditambah melonjaknya harga.
ADVERTISEMENT
Keadaan ini rupanya juga disoroti oleh Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV fraksi PDIP, Riezky Aprilia, menyinggung kelangkaan pupuk dalam rapat bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Menurut pengakuan Riezky, para petani curhat meminta agar program subsidi pupuk tersebut dihapuskan saja. Sebab mereka justru kesulitan untuk mendapatkan akses ke pupuk.
Ini juga sejalan dengan apa yang disoroti Presiden Jokowi baru-baru ini. Jokowi diketahui mempertanyakan besaran subsidi pupuk mencapai Rp 33 triliun per tahun itu tidak mampu menggenjot produktivitas.
"Terkait Rp 33 triliun subsidi pupuk, outputnya dalam produktivitas signifikan atau tidak? Kelangkaan pupuk masih terjadi," ujar Riezky dalam rapat yang digelar Senin (8/2).
"Sekadar saran saya sampaikan ini dari masyarakat petani, daripada ribet lebih baik subsidinya dicabut. Daripada dipertanyakan lagi oleh Pak Presiden, lebih baik koordinasi baiknya seperti apa," sambungnya.
Berdasarkan pemberitaan media partner kumparan di berbagai daerah, diketahui tak sedikit petani yang tak mendapatkan pupuk subsidi ini. Belum lagi persyaratan adanya kartu tani dan mesti terdaftar e-RDKK yang makin membikin mereka kesulitan.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) juga menyampaikan saran senada. Masalah yang dialami petani terus berulang tiap musim.
Mulai dari alokasi yang tidak tepat sasaran, sampai pada penyelewengan pemanfaatan bukan untuk tanaman pangan. Ditambah dengan adanya sejumlah oknum pengecer memanfaatkan terdesaknya petani dengan menawarkan pupuk dengan harga tinggi.