DPR Minta Kursi Bisnis Garuda Buat Haji, Jubir Erick Thohir: Itu Bukan Gratis

Stafsus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga di TMII, Senin (1/5/2023). Foto: Nabil Jahja/kumparan

Staf Khusus Menteri BUMN III, Arya Sinulingga, menegaskan permintaan khusus anggota DPR sebanyak lebih dari 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk penerbangan haji akan sangat menguntungkan bagi bisnis perseroan.

Arya menyebutkan, permintaan DPR tersebut bukan pemberian gratis, melainkan mereka tetap membayar sesuai harga yang ditetapkan untuk kelas bisnis.

"DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis. Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih ke DPR gratis," tegasnya saat acara Ngopi BUMN, Kamis (22/6).

Dengan demikian, lanjut Arya, Garuda Indonesia tentu akan mendapatkan keuntungan besar. Dia juga menekankan, Kementerian BUMN tidak tertekan terhadap pesanan khusus DPR, melainkan berbahagia karena bisnis yang berjalan baik.

"Jadi kalau DPR pesan itu BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede, mahal itu barang. Kami bukan tertekan oleh DPR, kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami Garuda," jelas dia.

Selain itu, dia juga meminta kepada kementerian dan lembaga negara lain untuk setia dengan maskapai penerbangan nasional tersebut, terlebih untuk kegiatan perjalanan dinas yang rutin diselenggarakan.

"Kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari kalau ada perjalanan dinas maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus justru kami bahagia kami sudah tahu alokasi kami sudah terpenuhi jauh-jauh hari," tutur Arya.

"Jadi mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi karena bisnis kami juga makin bagus," imbuhnya.

Jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh menaiki tangga pesawat Garuda boing 777-300 ER yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh, Rabu (24/5/2023). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi buat anggota DPR untuk berangkat haji tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6).

Irfan mengatakan, kemarin dia dihubungi Sekretaris Jenderal DPR untuk memastikan ada tambahan puluhan kursi untuk anggota DPR bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi dia belum menjawab pasti karena harus izin terlebih dulu ke dari Otoritas Penerbangan alias General General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," kata dia dalam rapat.

Irfan menjelaskan, hingga saat ini GACA Arab Saudi hanya memperbolehkan penerbangan haji dari Indonesia terakhir dilakukan pada 22 Juni 2023. Sementara penerbangan haji di luar penerbangan reguler ini kemungkinan dilakukan pada 23 Juni 2023.