DPR Minta Penjelasan BUMN Farmasi soal Polemik Harga Tes PCR

Aria Bima saat menghadiri rapat panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Komisi VI DPR RI hari ini memanggil seluruh bos BUMN farmasi untuk mendapatkan kejelasan terkait implementasi harga tertinggi PCR dan antigen.

Pelaksanaan tes PCR menimbulkan kisruh di tengah publik. Terlebih lagi baru-baru ini menguat isu soal Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut meraup keuntungan dari bisnis PCR.

Keterlibatan keduanya disebut-sebut lewat GSI Lab. Simpang siur ini pun turut disoroti oleh Komisi VI DPR RI.

"Rapat hari ini kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai implementasi keputusan tarif tertinggi pemeriksaan PCR dan antigen yang akhir ini mendapatkan sorotan publik. Supaya publik mengetahui karena ini disiarkan di TV Parlemen," ujar Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, Selasa (9/11).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI ingin memastikan komitmen dari rapat yang sudah-sudah bahwa setiap kebijakan, terutama penetapan harga, bakal mendahulukan kepentingan publik di tengah krisis kesehatan dan ekonomi.

Ini diperlukan, kata Aria Bima, supaya bisa menyelesaikan polemik yang ada. Terlebih lagi lantaran sudah dikaitkan dengan kepentingan politik dan bisnis.

"Banyak kabar simpang siur, bahkan menyerempet ke urusan politik dan urusan bisnis, mengenai persoalan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan bahkan memanfaatkan situasi sebagai ajang bisnis," tutur Aria Bima.

"Ini kami perlu mendapat penjelasan polemik yang ada, selain masalah PCR, kami juga ingin mendapatkan perkembangan terkait vaksin," sambung politikus PDIP itu.