DPR Mulai Bahas RUU APBN 2026, Ini Catatan Seluruh Fraksi
·waktu baca 4 menit
PerbesarRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 resmi mulai dibahas di DPR. Setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Nota Keuangan pada 15 Agustus lalu, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terkait rancangan anggaran pertama yang sepenuhnya disusun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya APBN 2026 menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBN adalah wujud amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat. Anggota Fraksi PDIP Rio Dondokambey menekankan pelaksanaan APBN harus memberi dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Pelaksanaan APBN harus nyata memberikan dampak dalam kehidupan rakyat yaitu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal layak, dan pelayanan sosial,” ujar Rio dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (19/8).
PDIP juga meminta pemerintah menjelaskan lebih rinci strategi transformasi ekonomi dan sumber pertumbuhan yang benar-benar memberi nilai tambah. Fraksi ini menyoroti asumsi makro pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen. Mereka menekankan agar target itu tidak hanya berhenti di angka, tetapi benar-benar memperkuat penghasilan dan daya beli masyarakat.
Fraksi Partai Golkar menilai RAPBN 2026 sangat strategis sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Golkar menyoroti sejumlah tantangan domestik, mulai dari turunnya proporsi kelas menengah, tingginya angka stunting, hingga melandainya kontribusi industri manufaktur.
“APBN 2026 merupakan kunci untuk menjawab tantangan-tantangan domestik tersebut guna mencapai trayektori pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029,” kata anggota Fraksi Golkar Hamka Kady.
Golkar juga memberi dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Fraksi Partai Gerindra menegaskan dukungan penuh pada desain RAPBN 2026 yang bertema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Mereka menilai target pertumbuhan 5,4 persen sebagai optimisme yang terukur.
Fraksi Gerindra juga meminta agar kebijakan fiskal 2026 benar-benar menjaga daya beli rakyat, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung konsumsi rumah tangga.
“Fraksi Partai Gerindra memandang asumsi ekonomi makro yang disusun pemerintah harus ditopang kebijakan nyata yang menjaga daya beli dan mendorong konsumsi rumah tangga,” kata Anggota Fraksi Gerindra Danang.
Fraksi NasDem memandang RAPBN 2026 sebagai arsitektur fiskal pertama Prabowo-Gibran yang mencerminkan arah pembangunan nasional. Dukungan diberikan terhadap prioritas kedaulatan pangan, energi, serta program makan bergizi gratis.
Fraksi ini juga menyoroti alokasi belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 649,9 triliun. NasDem meminta agar pengurangan transfer daerah tetap dibarengi efektivitas program di kementerian agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Alokasi belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja KL sebesar Rp 1.498,3 triliun dan non-KL sebesar Rp 1.638,2 triliun diharapkan dapat mengakselerasi program-program prioritas nasional antara lain menguatkan ketahanan pangan dan juga energi, program makan bergizi gratis, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta penguatan pertahanan keamanan rakyat semesta,” kata Anggota Fraksi Nasdem Ratih Megasari.
Fraksi PKB menilai target pertumbuhan 5,4 persen cukup moderat, namun pencapaiannya hanya mungkin jika pemerintah serius menjalankan industrialisasi dan hilirisasi. PKB juga menyoroti target lifting minyak dan gas yang dinilai belum sejalan dengan komitmen kemandirian energi.
Selain itu, mereka berharap tingkat pengangguran bisa ditekan lebih optimistis dengan memanfaatkan bonus demografi melalui perluasan lapangan kerja formal.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa target penurunan jumlah pengangguran seharusnya dapat ditetapkan di angka yang lebih optimis bonus demografi bisa kita perjuangkan untuk menjadi modal jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja,” kata Anggota Fraksi PKB Ratna Juwita.
Fraksi PKS mendukung target pertumbuhan 5,4 persen dengan catatan harus inklusif dan berkesinambungan. Mereka juga menegaskan dukungan pada program makan bergizi gratis.
“Dengan program tersebut, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memastikan tercapai target pemenuhan gizi, menciptakan generasi unggul dan meningkatkan kualitas SDM masa depan Indonesia,” kata anggota Fraksi PKS Amin.
Fraksi PAN menilai target inflasi 2,5 persen realistis, tetapi mendorong sinergi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga pangan. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan penerimaan perpajakan tanpa membebani masyarakat kecil maupun UMKM.
“Fraksi PAN menekankan bahwa penguatan penerimaan perpajakan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal Namun kebijakan pajak harus dijalankan secara adil dan tidak membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM. Perluasan basis pajak perlu difokuskan pada sektor dengan kapasitas optimal disertai modernisasi administrasi dan peningkatan kepatuhan,” ungkap Anggota Fraksi PAN Ahmad Rizki.
Fraksi Partai Demokrat menekankan agar 8 Agenda Prioritas dalam RAPBN benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan dan energi.
Fraksi PAN juga menekankan perlunya transparansi, termasuk dalam program sertifikasi halal, peningkatan gaji ASN, dan subsidi tepat sasaran.
“Tak kalah pentingnya yakni kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tak lupa program peningkatan gaji ASN,” kata Anggota Fraksi Demokrat Andi Muzakkir.