DPR Setujui Defisit APBN Bengkak Rp 609,7 T atau 2,7% dari PDB di 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (19/3/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui sejumlah asumsi fiskal semester II 2024. Salah satunya tentang pembengkakan defisit APBN 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7 persen dari PDB.

Asumsi defisit tersebut lebih tinggi dari target pemerintah dalam UU APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan Raker Banggar dengan pemerintah dan BI?" kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal sembari mengetok palu, Selasa (9/7).

Sebelum Cucun mengesahkan asumsi fiskal semester II 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, pelaksanaan APBN 2024 sangat dipengaruhi dengan ketidakpastian ekonomi global hingga suku bunga acuan tinggi di sejumlah negara maju.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Bendahara negara itu mengungkapkan naiknya belanja negara disebabkan adanya beberapa belanja tambahan di semester II 2024. Misalnya, tambahan belanja bantuan sosial atau bansos beras, daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember senilai Rp 11 triliun.

Ada juga tambahan anggaran subsidi pupuk senilai Rp 24 triliun hingga akhir tahun. Kemudian tambahan untuk perpanjangan fasilitas pajak penjualan ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.

“Ada tambahan hibah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Hibah itu berasal dari pemberian Pemerintah Daerah atau Pemda kepada KPU sebesar Rp 32,3 triliun,” ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan belanja negara menyebabkan bengkaknya defisit 2024. Dia menyebut pemerintah akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 100 triliun untuk menutup bengkaknya defisit.

Menurutnya, penambahan penggunaan SAL tersebut merupakan langkah strategis pemerintah menjaga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tetap rendah. Meski defisit melebar ke level 2,7 persen dari PDB.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun," kata Menkeu.