DPR Tak Setuju Objek Cukai Baru Ditetapkan Tanpa Restu Legislatif

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Komisi XI DPR RI tak setuju jika nantinya penambahan objek cukai baru bisa berjalan tanpa restu Komisi Keuangan Negara dan Perbankan tersebut. Meskipun, izin prinsip barang kena cukai itu sudah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan.

"Loh enggak bisa seperti itu, apa pun harus izin DPR nantinya, termasuk objek cukai. Enggak bisa mereka main tentukan sendiri, buat sendiri PP untuk objek cukai baru," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut dia, saat ini pun RUU Omnibus Law Perpajakan belum dibahas bersama dengan pemerintah. Poin mengenai pengenaan objek cukai baru, katanya, akan menjadi salah satu yang akan difokuskan DPR.

"Ini belum kita bahas bersama. Tapi ini pasti akan jadi fokus bersama, karena enggak mungkin mereka main kenakan cukai tanpa izin kita, meskipun izin prinsip itu sudah ada di Omnibus Law," jelasnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, tak bisa pemerintah menentukan sendiri objek dan tarif cukai baru tanpa persetujuan DPR. Menurutnya, hal ini tentunya akan mengkhawatirkan sejumlah kalangan, misalnya pengusaha.

"Tidak bisa seperti itu, apa pun harus persetujuan DPR. Karena cukai ini, kalau pemerintah main terapkan, pasti akan berdampak ke pengusaha misalnya. Gimana cara mengatasinya agar win-win solution, pasti harus ada diskusi," kata Hendrawan.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno Foto: Rian/kumparan

Dia mengakui, hingga saat ini belum membahas secara rinci seluruh pasal dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Untuk itu, dia menunggu penjadwalan pembahasan bersama dengan pemerintah.

"Aku belum baca semuanya, nunggu jadwal pembahasannya kapan, kalau draf memang sudah diterima. Tapi kalau untuk cukai baru bisa jalan tanpa DPR saya rasa tidak bisa seperti itu," tambahnya.

Sebelumnya, Sebelumnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, nantinya objek cukai itu bisa langsung dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan tak perlu lagi mendapat izin DPR RI. Hal ini lantaran izin prinsipnya sudah tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan.

Heru pun menegaskan, jika nantinya Omnibus Law Perpajakan telah disetujui DPR RI, maka pemerintah bisa langsung membuat PP untuk objek cukai baru. Begitu juga dengan penentuan tarif objek cukai tersebut, tak perlu lagi izin DPR dan bisa ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Iya. Sehingga tujuan pengendalian dan pembatasan dari barang-barang yang jadi objek cukai baru itu bisa langsung diimplementasikan berdasarkan PP," jelasnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, saat ngobrol santai bersama wartawan di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (11/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Meski demikian, Heru memastikan pihaknya akan tetap berkonsultasi dengan DPR, utamanya terkait pembahasan target penerimaan cukai dalam APBN.

"Di APBN pasti kan ada unsur pembahasan mengenai target penerimaan, dan di dalamnya pasti ada kalkulasi itu (objek cukai baru)," katanya.