DPR Usul Gaji Direksi BUMN yang di Atas Rp 100 Juta Dipotong untuk Dana COVID-19

Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (Persero) Arviyan Arifin menerima bantuan alat-alat medis dari China Huadian. Foto: Dok. Kementerian BUMN

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menangani dampak virus corona. Stimulus uang senilai Rp 405,1 triliun dikucurkan untuk menekan dampak penyebaran virus tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih, menyarankan jajaran direksi BUMN yang bergaji tinggi dipotong. Hasilnya, bisa digunakan untuk membantu penanganan virus corona.

"Direksi yang take home pay-nya di atas Rp 100 juta mungkin rela dipotong 25 persennya untuk mengatasi COVID-19, karena kita tahu semua berat, karyawan berat. Tapi yang Rp 100 juta ke atas menyadari itu,” kata Gde saat rapat secara virtual dengan Menteri BUMN Erick Tohir, Jumat (3/4).

Gde bantuan dana dari pemotongan gaji direksi BUMN itu harus dilakukan agar penanganan virus corona bisa segera selesai. Sehingga, perekonomian ke depan bisa segera pulih.

"BUMN kita terus terang banyak yang menghambat pertumbuhan kelas menengah jadi kelas atas. UMKM kita kalau bisa diperbaiki maka kerusakan tidak terlalu parah, sehingga rebound nanti tidak sulit," ujar Gde.

Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sementara itu, anggota Komisi VI Subardi, menyambut baik langkah pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah virus corona seperti relaksasi ke Bank. Meski begitu, ia merasa implementasinya masih ada yang dipersulit.

Untuk itu, Subardi meminta Erick Tohir memonitor secara serius proses tersebut. Apalagi, kata Subardi, BUMN seharusnya punya peran besar dalam membantu penanganan virus corona.

"Dalam penanganan COVID-19 harus ada edukasi kepada masyarakat, kemudian peran BUMN atas ketersediaan dari APD, masker, dan sebagainya ini sangat mendukung percepatan penanggulangan. BUMN punya jaring akses yang cukup luas, ini perlu kolaborasi," tutur Subardi.