DSI Siapkan 8 Analitik untuk Deteksi Under-Invoicing Ekspor
PerbesarDanantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan delapan use case analitik untuk mengidentifikasi dan memantau potensi penyimpangan dalam transaksi ekspor komoditas strategis. Analitik tersebut mencakup potensi under-invoicing, transfer pricing, hingga repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Direktur Legal dan Kepatuhan DSI Ivan Ferdiansyah Baely mengatakan, penggunaan delapan analitik tersebut merupakan bagian dari mandat DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor. DSI akan mengintegrasikan berbagai data untuk meningkatkan visibilitas transaksi ekspor dari awal hingga penyelesaian.
“Untuk menjalankan mandat, DSI akan menggunakan 8 use case analitik untuk mengidentifikasi dan memantau potensi under-invoicing, transfer pricing, dan repatriasi DHE,” kata Ivan dalam pemaparan di hadapan Badan Legislasi DPR, Selasa (15/9).
Ivan menjelaskan, DSI memiliki empat komitmen utama, yakni memperkuat tata kelola ekspor, meningkatkan posisi Indonesia di pasar, memaksimalkan nilai ekonomi nasional, serta membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar.
DSI akan berperan dalam mengintegrasikan data, meningkatkan visibilitas transaksi, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian untuk ditinjau lebih lanjut. Peran tersebut tidak menggantikan kewenangan kementerian dan lembaga sebagai regulator maupun kepemilikan barang oleh eksportir.
“Jadi, saat ini, DSI memperkuat tata kelola ekspor tanpa menggantikan peran pelaku pasar,” ujarnya.
8 Analitik DSI
Ivan memaparkan, analitik pertama yang disiapkan DSI adalah rekonsiliasi kuantitas. Analitik ini membandingkan tonase yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Bill of Lading dengan sertifikat surveyor serta data penyelesaian transaksi di negara tujuan.
Kedua, rekonsiliasi kualitas. DSI akan membandingkan grade atau kualitas komoditas yang dideklarasikan dalam PEB dan Bill of Lading dengan sertifikat surveyor serta data penyelesaian di negara tujuan.
Ketiga, klasifikasi kode HS. Analitik ini membandingkan kode HS dalam dokumen ekspor dengan sertifikat surveyor, data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta hasil pemeriksaan di negara tujuan.
Keempat, perbandingan harga. DSI akan membandingkan harga deklarasi ekspor dengan referensi pemerintah, seperti Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Batubara Acuan (HBA), serta referensi internasional yang disesuaikan dengan kualitas komoditas.
Kelima, pemeriksaan pihak terafiliasi. Analitik ini digunakan untuk membandingkan penerima barang yang tercantum dalam PEB dengan informasi beneficial ownership dari pihak penerima dan pengirim.
Keenam, pelacakan rute. DSI akan membandingkan tujuan ekspor yang dideklarasikan dengan jejak kapal aktual melalui sistem Automatic Identification System (AIS), pembayaran pembeli, dan penyelesaian transaksi di negara tujuan.
Ketujuh, rekonsiliasi negara tujuan. Analitik ini membandingkan volume dan nilai ekspor dalam deklarasi dengan catatan impor negara tujuan, termasuk Bill of Entry, data mirror UN Comtrade, ASEAN Single Window (ASW), dan data Bill of Lading komersial.
Kedelapan, rekonsiliasi DHE. DSI akan membandingkan devisa yang masuk dalam sistem SiMoDIS dengan ekspektasi nilai ekspor dan ketentuan PEB.
Deteksi Under-Invoicing hingga Repatriasi DHE
Ivan mengatakan, delapan analitik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tiga potensi penyimpangan, yaitu under-invoicing, transfer pricing, dan repatriasi DHE.
Pada under-invoicing, potensi temuan mencakup harga ekspor di bawah nilai pasar wajar, perbedaan kualitas atau kadar komoditas, serta kuantitas yang dideklarasikan lebih rendah dibandingkan pengiriman sebenarnya.
DSI akan melakukan validasi nilai transaksi dengan membandingkan dokumen ekspor terhadap referensi pasar, serta merekonsiliasi harga, kuantitas, dan kualitas.
Untuk transfer pricing, DSI akan mengidentifikasi transaksi ekspor kepada pembeli terafiliasi yang berpotensi menggunakan harga di bawah nilai pasar wajar sehingga mengalihkan marjin ekonomi ke luar negeri.
Sementara itu, untuk repatriasi DHE, DSI akan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara devisa yang diterima dan nilai ekspor akhir, termasuk selisih kurang atau penyesuaian penyelesaian transaksi yang tidak dapat dijelaskan.
“Yang terakhir adalah repatriasi terhadap DHE. DHE yang diterima tidak konsisten dengan nilai ekspor akhir, termasuk selisih kurang atau penyesuaian penyelesaian yang tidak dapat dijelaskan,” ujar Ivan.
Ivan menyebut, penerapan analitik tersebut saat ini mencakup tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit atau CPO, dan ferro-alloy.
DSI juga menegaskan bahwa peran komersialnya ke depan masih dalam tahap evaluasi. Dalam ekosistem ekspor, DSI akan menjalankan fungsi menghubungkan data, melakukan verifikasi dan analisis transaksi, serta merekonsiliasi data hingga penyelesaian ekspor.
Menurut Ivan, pembagian kewenangan antara DSI dan lembaga terkait perlu dibuat jelas. DSI dapat berfungsi sebagai intermediary atau single interface, termasuk memperoleh data, melakukan verifikasi, dan memberikan laporan apabila terdapat indikasi yang perlu diperhatikan.
“Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian, tindak lanjutnya tetap dilakukan oleh lembaga terkait yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
DSI juga menyatakan mendukung inisiatif perancangan Undang-Undang Komoditas Strategis. Namun, Ivan menekankan perlunya kepastian bagi pelaku usaha yang sudah memiliki hubungan dagang dan kontrak ekspor berjalan agar perubahan tata kelola tidak mengganggu proses yang telah berlangsung.