Dukung UMKM, Kementerian BUMN Integrasikan Solusi Keuangan Melalui Bantuan Mikro

Konferensi pers Quarterly Seminar III Side Event G20 Digital Economy to Support SDGs. Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, Kementerian BUMN tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan implementasi program digitalisasi pada UMKM.

Atas dasar itu, Kementerian BUMN melakukan berbagai macam inisiatif program, bekerja sama dengan instansi yang lain untuk mendorong UMKM.

"Kami kolaborasi dengan Kementerian lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, KADIN, media, perbankan, dan BUMN terkait,” ujar Tedi dalam Side Event G20 bertema B20 Indonesia Digital Economy to Support SDGs, di Bali pada Senin (8/8).

Tedi melanjutkan, salah satu prioritas sektor yang menjadi fokus Kementerian BUMN tahun 2022 adalah UMKM. Sejauh ini, Kementerian BUMN melakukan beberapa perbaikan kebijakan terkait UMKM.

“Pertama adalah bagaimana Kementerian BUMN mendigitalisasikan UMKM. Program strategis kedua yang kita lakukan di Kementerian BUMN adalah bagaimana mengintegrasikan solusi keuangan untuk UMKM melalui bantuan mikro, sehingga bantuan BUMN kepada UMKM lebih kuat,” katanya.

Pada tahun 2021, Kementerian BUMN menggabungkan BRI, PNM, dan Pegadaian dengan membentuk holding ultra mikro BUMN. Integrasi ini membantu kebijakan Kementerian BUMN khususnya pembiayaan UMKM akan lebih baik lagi.

“Sejak tahun 2020, salah satu inisiasi Kementerian BUMN adalah Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM). Platform ini akan membuka jalan UMKM untuk terlibat dalam supply chain,” pungkasnya.

Melalui PaDi UMKM, Kementerian BUMN menarik para pelaku UMKM menjadi bagian ekosistem pengadaan di lingkungan kementerian dan perusahaan milik negara. Tedi menyebut Kementerian BUMN telah menyiapkan Rp 18 triliun untuk vendor dalam program PaDi UMKM.