Dukungan UMKM Diusulkan Lebih Terintegrasi Antar Lembaga

Staf Ahli Bidang UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menjadi pembicara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia disebut telah mendapatkan banyak dukungan untuk bertumbuh. Namun, dukungan yang datang dari berbagai pihak ini dinilai belum terintegrasi.

Staf Ahli Bidang UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan banyak instansi pemerintahan hingga sektor swasta yang menaruh perhatian kepada UMKM. Hanya saja perhatian-perhatian tersebut belum terharmonisasi dengan baik.

Loto menyebut pada 2024 setidaknya ada sekitar 27 kementerian atau lembaga yang memiliki anggaran untuk pembinaan UMKM.

“Namun, mungkin semuanya ini mungkin masih belum harmoni ya, belum ada semacam desainer gitu ya,” kata Loto dalam gelaran kumparan the Economics Insight 2025, Rabu (19/2).

Loto menyarankan agar semmua pihak dapat mengintegrasikan berbagai program untuk UMKM agar lebih tepat sasaran.

“Nah ini yang kelihatannya menurut saya sih perlu segera dilakukan gitu ya,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Segara Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai dukungan kepada UMKM selama ini berjalan masing-masing dan tidak terintegrasi.

Piter mencontohkan program dana bergulir yang di banyak kementerian, juga salah satu hal yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) untuk UMKM melalui PNM dan PNM Mekaar.

Ilustrasi pembayaran melalui QRIS atau QR Code. Foto: Shutterstock

Hanya saja, banyaknya perhatian dan dukungan untuk UMKM ini masih diiringi dengan paradigma UMKM sebagai pihak yang lemah dan perlu dibantu. Menurut dia, paradigma ini perlu diubah.

Dia juga mengatakan, perlunya ada spesifikasi karakteristik atau kelas UMKM, antara UMKM, mikro sampai ultramikro. Tujuannya agar kebijakan atau perlakuan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

“Jadi sehingga bagaimana memperlakukan, bagaimana kita mengambil kebijakan tentu sangat disesuaikan dengan karakteristik dari mereka,” terangnya.

Selain itu menurut dia riset mengenai UMKM juga dibutuhkan, agar perlakuan dan kebijakan yang diteken untuk UMKM sudah berbasis riset.

“Nah tapi riset itu bisa dilakukan oleh mereka yang di kelompok kecil, menengah atau besar yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kelompok di usaha ultra mikro dan mikro,” tutup Piter.