Dulu Tolak Eksploitasi Alam RI, PBNU Pastikan Kelola Tambang dengan Benar

Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara Halaqah Fikih Peradaban di Ponpes Lirboyo, Kediri, Kamis (28/12/2024). Foto: TVNU

Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pertama yang menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang batu bara. Padahal NU pernah membuat fatwa menolak eksploitasi sumber daya alam Indonesia pada 2015.

Kala itu, forum bahtsul masail PBNU mengeluarkan fatwa wajib bagi masyarakat untuk melakukan gerakan amar ma’ruf dan nahi munkar atas aktivitas eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dikutip dari NU Online, para kiai mengajak masyarakat berjihad menolak perusakan alam akibat eksploitasi baik oleh perusahaan negara maupun korporasi swasta.

Terkait fatwa tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berkilah saat itu fatwa diterbitkan karena mereka menolak pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan dengan cara yang tidak benar.

"Itu (fatwa) sesuai kajian fikih. (Kami) menolak kalau caranya enggak benar," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/6).

Karena itu, dia menjamin PBNU dengan perusahaan yang tengah dibentuk ini, akan mengelola tambang batu bara dengan benar. Tapi dia belum bisa mendetailkan 'cara benar' yang dimaksud.

"Ya, lihat saja nanti. Lihat saja nanti cara kita, pakai cara yang benar," lanjutnya.

Gandeng Pihak Ketiga

Plt. Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur (kiri) danKetua Umum PBNU Yahya Cholil Stafuq (Gus Yahya). Foto: Instagram @nuonline_id

Usai menerima tawaran dari Jokowi, PBNU langsung diberi lokasi tambang yang akan dikelola yaitu bekas lahan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan anak usaha dari Grup Bakrie. PBNU pun langsung membentuk badan usaha yang akan dikendalikan oleh Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab bisnis.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya akan menggaet pihak ketiga dari kalangan profesional untuk menggarap proyek ini.

"PT ini kan nanti mendapat izin, izinnya nanti berapa hektar, syarat-syaratnya seperti apa segala macam. Dalam rangka pelaksanaan teknisnya tentu nanti ada konsultan, ada pihak-pihak yang profesional di bidang itu untuk bisa bekerja sama," ujarnya kepada kumparan, Sabtu (8/6).

Gus Ipul menuturkan pihak ketiga di bidang profesional diperlukan karena bisnis tambang batu bara rumit. Terutama masalah lingkungan pascatambang.

"PT ini tidak mungkin menggarap sendiri kan semua pemegang izin kan umumnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk menggarap. Jadi yang garap ada sendiri dan itu pasti rumit. Pasti diserahkan kepada ahlinya," kata Gus Ipul.