kumparan
18 November 2019 17:19

Edhy Prabowo Akui Urus Izin di Laut Lebih Susah dibanding Darat

Menteri KKP Edhy Prabowo sambangi Kadin
Menteri KKP Edhy Prabowo sambangi Kadin di Menara Kadin. Foto: Moh Fajri/kumparan
Permasalahan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah khususnya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
ADVERTISEMENT
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku selama ini banyak keluhan dari nelayan mengenai susahnya mengurus izin.
Edhy mengatakan, pihaknya terus mengkaji segala kemudahan yang bisa diberikan untuk masyarakat. Meski begitu, ia mengakui mengurus perizinan di laut bukan perkara gampang.
“Ada keluhan bagaimana di usaha ini urus izin aja susahnya minta ampun. Kenapa sih kita enggak bisa rasional sedikit, tinggal sekarang kan aturan di laut dan darat beda. Maunya sih urus izin kapal kayak urus SIM, kayak urus BPKB tapi kan enggak semudah itu karena kan keselamatan di laut sangat riskan, sangat tinggi risikonya,” kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (18/11).
“Orang kalau mati mesin di darat bisa jalan kaki. Tapi mati mesin di laut enggak ada yang nolong, kan terombang-ambing bisa aja ke Sri Lanka. Ini semua sudah kita kaji,” tambahnya.
Edhy Prabowo, Pelabuhan Muara baru
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengamati suasana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (28/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Edhy berharap, setelah ini perlahan perizinan untuk melaut tidak lagi menjadi momok. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia mengungkapkan, Budi Karya sebenarnya menginginkan perizinan dipegang atau diserahkan saja semua ke KKP.
ADVERTISEMENT
“Tidak bisa dong kalau diserahkan ke saya. Kita bareng-bareng saja satu pintu, begitu perizinan dari Perhubungan selesai, dari KKP selesai ditambah satu lagi dari tenaga kerja (Kemnaker),” ujar Edhy.
Edhy menuturkan, dengan satu pintu itu bisa membuat batas waktu berlaku izin dari kapal jadi berbarengan. Sehingga tidak ada lagi alasan kapal ditangkap karena izin dari Perhubungan sudah habis tetapi dari KKP masih ada.
“Begitu sudah kita tangkap kapal di bulan Desember, Perhubungannya izinnya karena sudah habis, KKP jalan. Nah ini yang kita enggak mau, kadang-kadang ini jadi modus. Suasana iklim bisnisnya akan kita bangun,” tutur Edhy Prabowo.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan