Efisiensi Anggaran Bappenas Direvisi, Jadi Terima Rp 968,05 M untuk 2025

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut ada revisi pemangkasan anggaran untuk Kementerian PPN/Bappenas, dari semula Rp 1,07 triliun menjadi Rp 1 triliun atau setara dengan 50,8 persen.

“Nilai efisiensi Kementerian Bappenas berkurang sebesar Rp 75 miliar menjadi Rp 1.002,9 miliar tadinya Rp 1.077,9 miliar,” kata Rachmat dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Anggaran Bappenas untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,97 triliun, yang sebelumnya disetujui oleh Komisi XI DPR RI. Kini tersisa Rp 968,05 miliar atau sekitar 49,2 persen dari total pagu awal pada tahun 2025.

Rachmat menjelaskan, keputusan revisi anggaran ini disetujui dalam rapat bersama dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025.

Dia memastikan tidak ada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (Bansos) yang dipangkas dalam hal ini, sebab anggaran yang dipangkas adalah belanja barang dan belanja modal.

“Sasaran efisiensi difokuskan pada belanja barang belanja modal seperti kegiatan perjalanan dinas seminar kajian dan acara-acara seremonial pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan lain-lain,” imbuhnya.

Sebanyak Rp 968,05 miliar tersebut secara rinci akan digunakan untuk gaji dan tunjangan kinerja 1.094 Aparatur Negeri Sipil (ASN) sebanyak Rp 291,06 miliar, honorarium PPNPN dan Konsultan Individu, kegiatan yang sudah berjalan dan paket lelang Januari Rp 89,84 miliar.

Lalu sewa gedung/kantor Rp 71,39 miliar, sewa kendaraan pimpinan dan operasional Rp 19,44 miliar, sewa fasilitas kerja dan alat pengolah data Rp 40,33 miliar, rehabilitasi ruang kerja Pimpinan dan staf baru Rp 25 miliar.

Kemudian konstruksi Paviliun Indonesia di Osaka World Expo 2025 Rp 200 miliar, pinjaman dan hibah luar negeri Rp 137,75 miliar dan kebutuhan operasional harian perkantoran Rp 93,24 miliar.

Ajukan Tambahan Anggaran Rp 153,1 M

Di saat yang sama kemudian, Rachmat mengaku PPN/Bappenas masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pembiayaan prioritas nasional.

Anggaran tambahan tersebut mencakup prioritas nasional 2 sebesar Rp 17,4 miliar, prioritas nasional 3 sebesar Rp 23,9 miliar, prioritas nasional 4 sebesar Rp 1,89 miliar, prioritas nasional 6 sebesar Rp 6,1 miliar prioritas nasional 7 sebesar 9,3 miliar dan prioritas nasional 8 sebesar 3,6 miliar

“Dengan demikian tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan prioritas nasional secara keseluruhan Rp 152,1 miliar,” terang Rachmat.

Adapun pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan operasional mencakup penambahan ASN baru 1.590 orang dan profesional kantor penambahan pegawai baru.

Penambahan ASN baru ini termasuk 700 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 890 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggarannya meliputi untuk penyesuaian gaji dan Tukin sebesar Rp 201 miliar, kebutuhan fasilitas kerja co-working space sebesar Rp 50 miliar, penyelenggaraan Diklat model baru sebesar Rp 10 miliar dan operasional kantor untuk tambahan pegawai baru sebesar Rp 63 miliar.

“Dan dengan demikian tambahan tersebut tambahan sangat esensial kami dapat tambahan pegawai baru selama beberapa tahun kami belum mendapatkannya,” tutur Rachmat.