Eko Patrio Usul Pemerintah Bikin Bioskop di Setiap Kecamatan

Eko Patrio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, mengusulkan pemerintah untuk membuat gedung bioskop di setiap kecamatan. Ia menilai bioskop yang ada saat ini lebih dekat untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Usulan tersebut disampaikan Eko saat Rapat Panja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran 2025 Banggar DPR RI.

"Saya berharap bikin yang namanya gedung film untuk level bawah, level tingkat kecamatan. Saya yakin laku asal di subsidi oleh pemerintah," kata Eko, Senin (24/6).

Eko mengatakan masyarakat desa akan menjadi pasar yang bagus bagi perfilman Indonesia. Sehingga, bioskop-bioskop kecamatan ini disarankan hanya menampilkan film lokal.

"Kecamatan itu sebenarnya market yang tebal banget, itu (masyarakat desa) nggak ada hiburan, harus subsidi itu, harus buat subsidi dan filmnya film khusus Indonesia," uja Eko.

"Membuat bioskop-bioskop di tingkat desa, kecamatan, setiap kecamatan pemerintah ada di sana ikut membangun khusus perfilman Indonesia. Jargonnya adalah bikin film indonesia jadi tuan rumah, tapi enggak ada ruangan pertunjukannya,” tambahnya.

Selain itu, Eko juga mengusulkan gedung-gedung di Jakarta yang akan ditinggalkan setelah pusat pemerintahan pindah ke IKN agar ada yang dialihfungsikan menjadi gedung khusus pertunjukan.

"Jakarta ini kan banyak gedung-gedung yang akan ditinggalin, itu ada satu, dua gedung pertunjukan yang tingkatnya adalah tingkat internasional," pinta Eko.

Eko menyebut negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, hingga Korea telah melirik potensi pembuatan gedung khusus pertunjukkan ini untuk penguatan ekosistem seni budaya dan kerajinan.

"Jepang, Korea dan Thailand tempat pariwisata itu ada gedung pertunjukkan yang disubsidi oleh pemerintahnya, semua orang melihatnya, nggak perlu banyak cakap, tidak perlu banyak omong, act-nya aja," tutur Eko.

Menurutnya, dengan pembuatan bioskop di setiap kecamatan dan gedung pertunjukkan internasional, pemerintah dapat meraup pendapatan melalui pajak. Eko menuturkan hal ini bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Iya, karena APBN 2025. Enggak ada yang rugi, pemasukan ada, masyarakat juga terhibur, dan di seputaran bioskop tersebut akan tumbuh berkembang UMKM dan segala macam," terang Eko.

Eko juga mengusulkan ada ekosistem kuliner khas nusantara yang disubsidi oleh pemerintah. Tujuannya untuk melestarikan dan mengenalkan kuliner Indonesia kepada wisatawan.

"Bikin rumah makan khas nusantara, saya lihat yang bikin swasta aja, akhirnya enggak berhasil karena enggak ada peran pemerintah di sana," jelas Eko.