Ekonom Jelaskan Dampak Pemangkasan Anggaran di Era Pemerintahan Prabowo

Sejumlah kendaraan melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Tol Dalam Kota, Semanggi, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan

Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran belanja tahun 2025, yang dinilai akan berdampak signifikan pada belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah. Pemerintah sepakat untuk memangkas anggaran dari K/L sebesar Rp 256,1 triliun, diikuti transfer ke daerah sebesar Rp 50,6 triliun.

Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengatakan pemangkasan anggaran akan berdampak pada penurunan belanja perjalanan dinas, pengadaan alat kantor, dan pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, Myrdal menilai kebijakan ini akan menjadi penggerak perekonomian melalui percepatan sektor yang terkait program utama pemerintah.

"Efisiensi belanja itu akan dialihkan ke belanja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah (AstaCita), seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi maupun kemandirian energi dan pangan," kata Myrdal kepada kumparan, Senin (27/1).

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemangkasan ini memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

pSuasana kawasan padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Ia menggarisbawahi adanya inkonsistensi dalam kebijakan ini, mengingat pada akhir tahun lalu pemerintah mendorong percepatan belanja untuk mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun.

"Hal ini sebenarnya relatif inkonsisten dengan apa yang diharapkan pemerintah terutama di akhir tahun lalu, mengingat pemerintah mempercepat penyerahan DIPA yang sebenarnya untuk memastikan instansi kementerian dan lembaga di level pusat dan daerah itu bisa segera mengeksekusi belanja," ujar Yusuf.

Di level daerah, situasi menjadi lebih rumit karena adanya penahanan kurang bayar dana bagi hasil yang semestinya digunakan untuk berbagai kebutuhan APBD.

Yusuf mengingatkan pentingnya realokasi anggaran ke pos yang tepat agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

"Jika pemerintah tidak melakukan realokasi pada pos yang tepat, maka rencana efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi terutama di level daerah," tegasnya.

Meskipun demikian, secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap stabil di angka 5,17 persen tahun ini.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan belanja yang strategis, meski tetap menimbulkan konsekuensi yang perlu diantisipasi. Khususnya pada tingkat pelaksanaan di daerah.