Ekonom Menilai Pilihan Prabowo Tepat Jadikan Sri Mulyani Menteri Keuangan Lagi

Menkeu Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (28/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Sri Mulyani memastikan akan kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini ia pastikan usai bertemu dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin malam kemarin.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai Sri Mulyani merupakan sosok yang tepat mengisi kursi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, Menteri Keuangan merupakan posisi yang sangat penting, sehingga harus memilih sosok yang memiliki kemampuan mengelola keuangan negara.

"Dari nama-nama yang diisukan sebagai Menteri Keuangan, saya rasa kapabilitas Sri Mulyani untuk menjadi Menkeu merupakan paling tepat," kata Huda kepada kumparan, Selasa (15/10).

Huda menilai kinerja Sri Mulyani selama menjadi Menteri Keuangan terbilang cukup baik. Salah satunya membuat defisit keseimbangan primer mengecil, bahkan mendekati angka yang positif.

"APBN jika dipegang oleh orang parpol dan tidak tahu pengelolaan fiskal, bisa jebol," ujarnya.

Namun demikian, Huda menilai Sri Mulyani bukan tanpa cela. Salah satu yang paling kentara kata dia adalah Sri Mulyani belum mampu menertibkan anak buahnya sehingga banyak kasus terjadi di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

"Reformasi Kementerian Keuangan seperti jalan mundur ketika kita melihat ada kasus Rafael Alun hingga Eko Darmanto masih terus terjadi. Maka memang pembenahan internal masih menjadi PR bagi Sri Mulyani kelak," kata Huda.

Kemudian, masalah utang dalam anggaran yang terus membengkak. Meskipun diklaim terjaga, menurutnya utang Indonesia masuk dalam siaga lampu kuning.

"Jadi pengelolaan utang menjadi masalah genting ke depan. Penunjukan Sri Mulyani juga memupus adanya Badan Penerimaan Negara (BPN) karena SMI tidak ingin DJP dan DJBC dijadikan badan sendiri karena ya kebijakan fiskal berada di dua ditjen tersebut. Dan saya melihat BPN memang tidak diperlukan," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai jika Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu dengan mempertimbangkan pencapaian selama ini, maka pengelolaan fiskal diperkirakan akan tetap terkendali dalam jangka pendek hingga menengah.

"Di sisi yang lain, pemerintahan Prabowo-Gibran pun perlu menetapkan pertumbuhan ekonomi yang realistis dan wajar dalam 5 tahun ke depan sehingga selaras dengan pengendalian fiskal ke depannya," ujarnya kepada kumparan, Selasa (15/10).

Adapun kemarin saat ke luar dari rumah Prabowo, Sri Mulyani mengaku berdiskusi cukup lama. Dia secara tegas diminta Prabowo untuk kembali menjadi Menkeu.

"Kita diskusi cukup lama dan panjang. Oleh karena itu, pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk jadi Menteri Keuangan lagi," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjaga APBN dan keuangan negara. Menurutnya, diskusi dengan Prabowo sudah terjalin dengan baik.

"Karena selama beliau transisi dan siapkan APBN 2025, perlu untuk mendengar apa saja yang jadi prioritas dan arahan presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi kami selalu konsultasi," katanya.