Ekonom Nilai Trump Pangkas Tarif Impor RI Berisiko ke Neraca Dagang
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarKeputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menurunkan tarif impor menjadi 19 persen terhadap barang Indonesia dinilai bisa mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Sebelum dipangkas, Indonesia awalnya dikenakan tarif impor 34 persen.
Dengan pemangkasan tersebut, tarif impor resiprokal terhadap Indonesia sejauh ini menjadi yang terendah kedua di Asia Tenggara, yakni Singapura 10 persen, Indonesia 19 persen, Filipina 20 persen, Vietnam 20 persen, Malaysia 25 persen, Thailand 36 persen, Kamboja 36 persen, Myanmar 40 persen, dan Laos 40 persen.
"Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0 persen sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia," ungkap Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, saat dihubungi kumparan, Rabu (16/7).
Bhima mengakui di satu sisi ekspor produk alas kaki, pakaian jadi, minyak kelapa sawit (CPO), dan karet diuntungkan dengan tarif 19 persen. Namun di sisi lain, impor produk AS akan membengkak terutama komoditas migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia seperti gandum, serta produk farmasi.
"Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai USD 5,37 miliar setara Rp 87,3 triliun," ujar Bhima.
Dengan kondisi tersebut, Bhima meminta pemerintah harus memonitor pelebaran defisit neraca migas, serta menekan kurs rupiah yang akan menyebabkan postur subsidi RAPBN 2026 untuk energi meningkat tajam.
Alokasi subsidi energi tahun 2026 yang sedang diajukan pemerintah sebesar Rp 203,4 triliun. Dia menilai angka tersebut tidak cukup. Sebab, Indonesia setidaknya butuh Rp 300 sampai Rp 320 triliun dengan kondisi kebergantungan impor BBM dan LPG yang semakin besar.
Dengan proyeksi pelebaran defisit migas tersebut, dia menyebutkan sudah saatnya Indonesia mempercepat transisi dari kebergantungan energi fosil yang sudah membebani APBN, apalagi dengan adanya negosiasi tarif dengan AS.
"Ada kekhawatiran ujungnya Indonesia harus beli minyak dari AS lebih mahal dari harga pasar karena terikat hasil negosiasi dagang. Kalau Indonesia disuruh beli produk minyak dan LPG tapi harganya di atas harga yang biasa dibeli Pertamina, repot juga," ungkap Bhima.
Selain itu, Bhima juga menyoroti masalah swasembada pangan. AS digadang-gadang akan untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia karena tarif 0 persen persen.
"Konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, tapi produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya," ungkapnya.
Dengan begitu, menurutnya, pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar pasca perjanjian perdagangan IEU-CEPA disahkan, begitu juga dengan pasar intra-ASEAN.
"Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia," tegas Bhima.
Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, melihat tarif impor Indonesia ke AS terbilang lebih rendah dari negara ASEAN lain bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Namun, dia berharap agar Indonesia tidak semakin kebergantungan dengan impor dari AS, terutama produk pangan terutama kedelai, elektronik, serta produk migas dan turunannya seperti petrokimia.
"Jadi menurut saya memang yang perlu dimanfaatkan itu adalah bagaimana agar kita juga tetap menjaga impor dari negara-negara Amerika Serikat ini, sehingga kita tidak terlalu heavy reliance sangat tergantung kepada Amerika Serikat untuk produk-produk khususnya importasi energi," tutur Andry.
Tidak hanya itu, Andry menyebut komitmen penambahan impor dari AS khususnya produk-produk energi sebagai hasil negosiasi tarif juga tetap harus diimbangi dari pasokan negara-negara selain AS, alias diversifikasi impor.
"Jika tidak, tentu ke depannya kita tidak akan pernah tahu Trump itu akan melakukan apa. Sangat sulit ditebak, kebijakannya pada akhirnya juga akan membebani negara kita," ujarnya.
Sementara dari sisi ekspor, lanjut Andry, tarif 19 persen terbilang cukup baik meskipun harapannya bisa lebih rendah. Hal ini diharapkan bisa membuka keran investasi lebih besar dari AS, terutama di sektor mineral strategis.
"Bahkan kalau kita melihat yang menarik adalah bagaimana Trump menyebutkan copper, tembaga, artinya kita tahu bahwa pemain tembaga yang cukup besar Indonesia itu adalah Freeport memiliki aliansi ke AS, tentunya kita bisa meningkatkan setidaknya investasi-investasi baru dari AS," jelas Andry.
Andry menuturkan berdasarkan data realisasi investasi, AS baru menempati posisi keenam dari total Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia, lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan China.
"Dengan adanya kedekatan antara kedua negara ini kita bisa manfaatkan agar investasi dari Amerika Serikat itu juga bisa hadir di Indonesia," tutur Andry.