Ekonom Pertanyakan Urgensi Dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional Era Prabowo

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sumpah saat pelantikan kepala badan dan utusan khusus presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Kehadiran instansi baru di pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan dinilai akan mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Koordinator (Kemenko) di periode ini.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, saat ditanya mengenai tupoksi Dewan Ekonomi Nasional dan urgensi pembentukkannya.

“Kehadiran Dewan Ekonomi Nasional dengan Luhut sebagai ketua, membuat tupoksi Kementerian Koordinasi akan berkurang,” kata Nailul kepada kumparan, dikutip pada Sabtu (26/10).

Selain itu, Nailul menilai ada potensi Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas yang sama dengan Kemenko Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

“Ada potensi tupoksi yang tumpang tindih antara Dewan Ekonomi Nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi pembentukan kembali Dewan Ekonomi Nasional sangat useless,” terang Nailul.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, di Perpusnas, Jumat (22/9/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Nailul juga menanggapi ambisi Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, perekonomian era Prabowo tidak jauh berbeda dengan masa mantan Presiden Jokowi.

“Kebijakan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dengan Jokowi, genjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif. Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5 persen an,” terang Nailul.

“Faktor investasi di bawah Rosan pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” tambahnya.