Ekonom Sebut MSCI-Moody's Jadi Alarm Tata Kelola Ekonomi RI
·waktu baca 4 menit
PerbesarEkonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia bukan tanpa dasar. Ia melihat gejolak yang terjadi saat ini berkaitan dengan persoalan struktural, mulai dari tata kelola hingga kualitas kebijakan ekonomi.
Dalam diskusi daring bertajuk Prospek Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s, Wijayanto mengatakan kondisi pasar modal saat ini hanya bagian permukaan dari masalah yang lebih besar.
“Yang terjadi di capital market itu hanya ujung dari suatu fenomena besar. Dan sejarah selalu menunjukkan pola seperti itu,” ujarnya, Rabu (18/2).
Salah satu sorotan utama adalah tingginya valuasi sejumlah saham di Indonesia. Ia membandingkannya dengan saham-saham raksasa teknologi di Amerika Serikat yang dikenal sebagai The Magnificent Seven, yakni Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon, dan Tesla.
Menurutnya, meski kerap disebut mahal, rasio harga terhadap laba (Price Earning Ratio/PER) saham-saham tersebut umumnya masih berada di kisaran 25 hingga 65 kali, di luar Tesla yang memang lebih tinggi.
Sebaliknya, di Indonesia ia melihat banyak saham yang diperdagangkan jauh di atas itu dan bahkan mendominasi kapitalisasi pasar. “Di Indonesia, banyak usaha saham yang diingat di atas 100, di atas 200, di atas 300, dan di atas 500. Dan mereka mendominasi 40 persen market kapitalisasi kita,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan MSCI mengeluarkan peringatan dan menganggapnya sebagai sinyal yang kredibel.
Free Float Kecil dan Minim Transparansi
Wijayanto juga menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai kurang sehat karena free float kecil dan transparansi terbatas. “Free float-nya kecil, tidak ada transparansi. Siapa membeli saham yang sesungguhnya, sehingga ketika harga saham naik, ya banyak yang mencurigai,” kata dia.
Ia menduga adanya transaksi antar afiliasi yang mendorong harga saham naik secara tidak wajar. “Transaksi antara affiliate dan partner untuk mengirim harga saham naik. Siapa yang dirugikan? Dirugikan yang dirugikan adalah inventory deal yang tidak ikut ikutan pembeli,” tutur Wijayanto.
Dari sisi fiskal, Wijayanto menilai risiko terhadap kemampuan bayar utang menjadi perhatian utama lembaga pemeringkat seperti Moody’s. Ia menyoroti asumsi pertumbuhan penerimaan negara yang diproyeksikan melonjak signifikan, padahal historisnya tidak pernah setinggi itu kecuali saat pemulihan pascapandemi.
Jika asumsi tersebut meleset, menurutnya defisit bisa melebar di atas 3 persen terhadap PDB. Ia juga menyoroti tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara serta potensi beban tambahan dari fiskal daerah.
Menurut dia, berbagai catatan dari ekonom, Moody’s, maupun MSCI perlu direspons serius oleh pemerintah. “Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah merespons ini dengan cepat,” ujarnya.
Dia menambahkan, perbaikan kebijakan hanya bisa terjadi jika pimpinan tertinggi memperoleh informasi yang akurat dari lingkar terdekatnya.
“Nah, salah satu syarat mutlak perbaikan kebijakan adalah ketika top leadership itu mendapatkan informasi yang benar, terutama oleh ring satunya. Nah, kalau ring satunya tidak mau menyampaikan informasi yang benar, kalau ring satunya bermain aman, kalau semua bermain aman, justru nanti Indonesia ya tidak aman,” tegasnya.
Pasar Modal RI Dinilai Tak Cukup Andalkan Dana Domestik
Peran dana asing dinilai krusial bagi perekonomian Indonesia. Wijayanto menyebut arus modal global menjadi penopang kepercayaan pasar sekaligus stabilitas nilai tukar.
“Aliran dana asing ke pasar modal kita itu mengirim sinyal trust, mengirim sinyal governance,” kata Wijayanto.
Menurutnya, kehadiran investor asing mencerminkan penilaian positif terhadap tata kelola dan kredibilitas pasar. Sebaliknya, ketika dana asing keluar, pasar akan membaca adanya peningkatan risiko, baik dari sisi kebijakan maupun stabilitas makro.
Wijayanto menilai ukuran pasar modal Indonesia masih belum sebanding dengan besarnya ekonomi nasional. Jika ingin menjadikannya sebagai sumber pembiayaan utama sektor swasta, dana domestik saja tidak cukup.
Ia menjelaskan dana di dalam negeri sudah terbagi untuk berbagai instrumen, mulai dari SBN, SRBI, obligasi swasta, hingga saham. Karena itu, arus modal asing menjadi kebutuhan struktural.
“Dan kita tidak boleh lupa, aliran dana dari luar negeri itu juga akan memperkaya cadangan devisa kita dan ini akan membuat rupiah makin stabil,” ujar Wijayanto.
Wijayanto juga menyinggung peran Danantara dalam menjaga harga saham perusahaan-perusahaan yang dikelolanya. Menurutnya, hal itu wajar selama dilakukan sesuai aturan.
“Jadi bagi Danantara ini sangat-sangat logis kalau kemudian dia juga bermain sebagai liquidity provider, menjaga supaya harga sahamnya positif. Tentunya dengan cara-cara yang elegan dan sesuai regulasi. Tidak boleh transaksi semu, tidak boleh menggunakan insight information, dan lain sebagainya,” tutur Wijayanto.
Wijayanto mengingatkan agar keterlibatan Danantara dalam proses demutualisasi perusahaan efek tidak terlalu dominan agar independensi pasar tetap terjaga. “Saya usul, kalaupun Danantara masuk sebagai pemegang saham itu minority saja, 5 persen atau kurang,” ujar Wjayanto.