Ekonom Sebut PR Pemerintah Pasca Jokowi Salah Satunya Naikkan Upah Pekerja

Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek CP 201 (Stasiun Thamrin-Stasiun Monas) fase 2A MRT Jakarta di Stasiun MRT Monas, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintah setelah Presiden Jokowi sudah ditunggu dengan pekerjaan rumah yang besar di bidang ekonomi.

"Salah satu aspek yang krusial adalah ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu memfokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan di masa depan," kata Yusuf kepada kumparan, Jumat (16/2).

Yusuf menilai, menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor potensial seperti ekonomi kreatif, teknologi digital, dan pariwisata dapat menjadi langkah strategis yang dapat diambil pemerintah ke depan.

"Ketimpangan pendapatan merupakan tantangan serius yang juga harus diatasi. Reformasi pajak dengan peningkatan progresivitas dan penegakan aturan terhadap penghindaran pajak dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi," kata dia.

Tak cuma itu, PR pemerintah setelah Jokowi adalah bagaimana meningkatkan upah minimum untuk memastikan kehidupan layak dan pemberian akses yang merata ke layanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan. Itu menurutnya menjadi langkah penting dalam mendukung kelompok masyarakat yang rentan.

Ilustrasi pekerja di Arab Saudi. Foto: Fayez Nureldine / AFP

"Pengangguran menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing," kata Yusuf.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Jokowi stuck di angka rata-rata 5 persen. Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus menjadi prioritas pemerintah setelah Jokowi nanti.

Maka untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan investasi, peningkatan daya saing melalui infrastruktur dan efisiensi birokrasi, serta dukungan terhadap inovasi dan kewirausahaan.

Yusuf juga menjabarkan tantangan baru yang akan dihadapi pemerintah, mulai dari perubahan iklim, otomatisasi, dan ketidakpastian global. Hal itu menurutnya dapat diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif.

"Untuk mengatasi pekerjaan rumah besar ini, pembentukan tim ekonomi yang kuat, kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan, dan kerja sama lintas sektor dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pengusaha, buruh, dan masyarakat sipil, menjadi langkah-langkah kunci. Melalui implementasi kebijakan yang efektif, pemerintah baru dapat membawa perubahan positif dan membangun ekonomi yang lebih kuat dan inklusif," pungkasnya.